Connect with us

Politik

Larangan Eks Napi Korupsi Maju Pilkada Cacat Hukum

Published

on

Diskusi "Mengupas Polemik Larangan Eks Napi Korupsi Maju Pilkada", Indonesian Public Intitute (IPI) / Ist

Realitarakyat.com – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait bekas napi kasus korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, cacat hukum.

Demikian pendapat Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi dalam acara diskusi “Mengupas Polemik Larangan Eks Napi Korupsi Maju Pilkada”, yang digelar Indonesian Public Intitute (IPI), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Pangi mengatakan, jika Caleg eks Napi dibolehkan oleh PKPU untuk bertarung dalam Pemilu, maka calon kepala daerah eks Napi bisa dipastikan juga dibolehkan dalam aturan PKPU.

Hal inilah yang dianggap oleh Pangi dapat merugikan calon jika tiba-tiba dibenturkan dengan undang-undang lainnya.

Jika melihat hirarki, undang undang PKPU ini tidak ada artinya jika dibandingkan undang-undang lain. KPU bukan institusi penegakan hukum, KPU hanya sebagai penyelenggara Pemilu bukan membuat aturan untuk menghalangi orang menjadi caleg kembali atau tidak.

“Soal kemudian ini orang layak atau tidaknya itu adalah regulasi undang-undang, yang diatur dalam undang undang, kita tahu, itu jelas diatur dalam undang -undang Pemilu. UU nomor 7 tahun 2017. Ini patokan kita, bukan PKPU,” kata Pangi.

“PKPU itu adalah penyelengga pemilu, bukan menghakimi orang boleh atau tidaknya orang berkontestasi (Maju Pilkada),” kata dia.

Pangi menegaskan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu bukan Lembaga yang dapat mencabut hak politik orang. Ironisnya, kata Pangi, ini adalah aturan KPU, dapat mematikan hal politik orang tanpa melalui pengadilan.

Senada, Bos IPI Karyono Wibowo mengatakan bahwa korupsi adalah akar persoalan bangsa Indonesia sehingga KPU harus fokus pada penyelenggaraan pemilu yang jujur, transparan, berkualitas. Sebab ada berbagai kejahatan pemilu yang terjadi selama proses pemilu.

“Tingginya angka korupsi dan banyak kepala daerah yang terjerat korupsi, itulah yang harus dipertimbangkan oleh KPU untuk penyelenggaraan pemilu. Ini dampaknya sangat luar biasa, dapat menimbulkan kekacauan, menimbulkan disintegrasi bangsa dll, Ini yang harus menjadi perhatian KPU,” kata dia.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Margarito Kamis mengatakan, bahwa aturan KPU itu setara dengan Kepmen sehingga tidak boleh mengatur hal-hal lain selain yang diatur oleh undang undang.

“Aturan KPU tidak boleh setaraf dengan undang-undang, apapun alasannya, PKPU tidak boleh mengatur hal lain selain yang diatur oleh undang undang dan tidak boleh mengatur, yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Margarito Kamis.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

DPW PAN DKI Dukung Zulhas Jadi Ketum PAN

Published

on

Continue Reading

Politik

Waketum PAN Sebut Klaim Dukungan 30 DPW ke Zulhas Tak Akurat

Published

on

Mulfachri Harahap / Net
Continue Reading

Politik

Minta Pendukungnya Jaga Keutuhan Partai Golkar, Bamsoet : Tak Ada Perjuangan yang Berakhir Sia-sia

Published

on

Continue Reading




Loading…