Connect with us

Hukum

DPR Perlu Respon Keluhan Jokowi Soal KPK

Published

on

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: Ist)

Realitarakyat.com – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya dewan melalui alat kelengkapannya merespon kekecewaan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja KPK selama ini. Sebab, Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dirinya pernah mengadukan laporan mengenai tindak pidana korupsi ke institusi anti rasuah itu, namun tidak ada tindaklanjutnya.

“Seharusnya, DPR melalui tiga alat kelengkapannya, khususnya BAKN, Komisi XI dan Komisi III mengadakan rapat gabungan. Hal itu untuk melakukan investigasi  secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi,” katanya Rabu (13/11).

Terutama, terhadap nasib dari temuan-temuan besar lainnya selama ini, selain yang disinyalir oleh presiden. Fahri mengingatkan, selama ini kerja KPK justru hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya operasi tangkap tangan (OTT) saja.

Sehingga melupakan temuan audit kerugian negara yang lain, yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Banyak sekali temuan, termasuk oleh BPK. Memang selama ini hal tersebut tidak menjadi fokus kerja KPK, karena KPK sibuk melakukan OTT,” sesal Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia itu.

Karena itu, alat kelengkapan dewan dapat mempertanyakan semua temuan audit BPK, dengan dugaan kerugian negara yang cukup besar kepada KPK. Hal itu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya.

“Misalkan, hasil audit Freeport, reklamasi, Sumber Waras, Pelindo II yang di DPR ada panitia khusus (Pansus) angketnya. Dan itu harusnya dipertanyakan, kenapa KPK justru sibuk menangkap yang nilainya Rp 50 – Rp 100 juta, tapi pada saat bersamaan dia meninggalkan dan melupakan temuan-temuan raksasa dalam begitu banyak kasus,” kritiknya.

Termasuk diantaranya adalah kasus Century, yang tidak ketahuan ujung penyelesaiannya. “Presiden sudah buka suara tentang kekecewaannya tentang cara kerja KPK. Nah sekarang seharusnya DPR menindaklanjutinya,” tukas politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD bercerita di hadapan Kelompok Masyarakat Sipil, soal tanda tanya besar Jokowi terhadap KPK. Sebab, KPK tak kunjung memproses laporannya. Menurut Mahfud, pernah melaporkan kasus-kasus besar secara langsung, namun tak pernah ada kelanjutannya.[sas]

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Korupsi Rp 146 Miliar, Kades Perempuan di Deli Serdang Dihukum 4 Tahun Penjara

Published

on

Continue Reading

Hukum

PKS Pertanyakan Alasan Kasihan di Balik Grasi Annas Maamun

Published

on

Continue Reading

Hukum

Gerindra Sebut Langkah Jokowi Beri Grasi ke Annas Maamun Sudah Tepat

Published

on

Continue Reading




Loading…