Connect with us

Politik

Kata Fadli, Kebijakan Jokowi Bombardir Daya Beli Masyarakat

Published

on

Fadli Zon / Net

Realitarakyat.com – Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga 100 persen, yang juga diikuti dengan rencana kenaikan harga cukai rokok sebesar 23 persen, kenaikan tarif tol hingga memangkas subsidi listrik dan LPG 3 kilogram dinilai sebagai kebijakan yang membombardir daya beli masyarakat.

Demikian disampaikan Mantan Wakil Ketua DPR RI Fazli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2019).

Fadli mengatakan, sikap pemerintah sangat jelas sekali tengah mengabaikan fakta bahwa pengurangan subsidi bukan hanya akan memberatkan rakyat, tetapi juga memberatkan pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya.

“Sebab, sekitar 56 hingga 60 persen PDB kita disumbang oleh konsumsi masyarakat. Kalau daya beli masyarakat kian tertekan, sementara di sisi lain sumber penghasilan berkurang, akibatnya perlambatan ekonomi dan juga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akan terjadi, bagaimana kita akan mendongkrak perekonomian? Inilah contoh utopisnya pemikiran tim ekonomi Pemerintah ini,” kata Fadli.

Presiden Jokowi, imbuh Fadli, seharusnya menyadari tidak akan mendapatkan hidangan yang berbeda dari koki yang sama. Apalagi, jika resepnya juga selalu sama. Antara tujuan dengan apa yang kemudian dihasilkan akhirnya jadi tiak nyambung.

“Kita lihat, misalnya, soal pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan orientasi pembangunan kita sekarang adalah “Indonesia Sentris”, bukan lagi “Jawa Sentris”. Sesudah lima tahun, kita sama-sama bisa melihat jika dominasi ekonomi Jawa justru kian membesar. Saat ini Pulau Jawa menyumbang PDB 59 persen. Angka ini lebih besar daripada masa Presiden SBY, yang “hanya” 57 persen,” paparnya.

Artinya, kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, meski Presiden mengatakan kita sekarang orientasinya “Indonesia Sentris”, namun pada kenyataannya kontribusi ekonomi luar Jawa justru kian menurun.

Membesarnya kontribusi ekonomi Jawa sekaligus juga mengkonfirmasi meningkatnya kesenjangan ekonomi di era mantan Walikota Solo itu.

“Sebagai perbandingan, pada masa SBY gini ratio kita berkisar antara 0,35 hingga 0,37. Sedangkan pada masa Jokowi, gini ratio kita berkisar antara 0,39 hingga 0,42, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah,”kata dia.

“Di periode kedua ini, dengan bekal pengalamannya di periode lalu, Presiden seharusnya bisa memilih orang-orang baru yang lebih mumpuni dan bisa memecah kebekuan ekonomi sebagai tim ekonomi. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Tim ekonomi Pemerintah relatif tidak berubah.

Tak heran, kita misalnya tidak melihat adanya terobosan Pemerintah dalam menghadang laju deindustrialisasi,” pungkasnya.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Klaim Bambang Didukung 367 Pemilik Suara Dipertanyakan

Published

on

Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia / Net
Continue Reading

Politik

Pemenang Munas Golkar Ditentukan Oleh DPD II

Published

on

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Politik

Peringatan Hamzah Haz Harus Ditanggapi Positif oleh PPP

Published

on

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Soeharso Monoarfa dan Pengasuh Ponpes Khas Kempek, Buntet, Cirebon KH Mustofa Aqil Siradj. (Foto: Humas PPP)
Continue Reading




Loading…