Connect with us

Daerah

Pemprov Jabar Akan Rekrut ASN Penyuluh Kehutanan

Published

on

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: realitarakyat.com/Achmad Ariesmen)

Realitarakyat.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur,  agar bisa secepatnya merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyuluh Kehutanan. Sebab, ASN Penyuluh Kehutanan di Jabar  saat ini hanya tersisa 200-an orang.

“Kekurangannya sangat banyak. Sebelumnya jumlah penyuluh kehutanan di Jabar mencapai 700-an orang. Seiring bergulirnya waktu – terutama karena pensiun – jumlahnya berkurang,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam acara Musyawarah Wilayah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia DPW Jabar, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya, penyuluh kehutanan tersebut juga dibantu Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Namun, jumlah mereka juga masih kurang.

“Untuk itu, Pemprov Jabar sangat butuh SK Gubernur agar bisa secepatnya merekrut mereka. Hal itu agar terwujud petani hutan sejahtera dan rimbawan juara,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Jabar Epi Kustiawan mengatakan, kekurangan jumlah ASN Penyuluh Kehutanan itu sudah terjadi sejak 2008.]

“Awalnya ada 740 orang. Sekarang hanya tersisa 248 orang, tandasnya. Berkurangnya ASN penyuluh kehutanan itu terjadi karena perekrutannya memang tidak ada lagi. Kondisi tersebut, juga sudah diupayakan lewat program passing.

 

Belum Mencukupi

Tetapi, kata dia, jumlahnya tetap belum mencukupi. Passing adalah ASN yang berminat untuk menjadi penyuluh kehutanan. Epi juga mengatakan, selain kekurangan ASN Penyuluh Kehutanan, Pemprov Jabar juga kekurangan PKSM.

“Jumlah mereka juga masih kurang. Tidak hanya itu, payung hukum untuk tenaga PKSM ini juga belum ada. Sehingga kami belum bisa menganggarkan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka,” tegasnya.

Selain itu, mereka dulunya dibawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Seiring perubahan regulasi, sekarang mereka menjadi tanggung jawab provinsi.

Untuk itu, Dishut Jabar berupaya untuk mencarikan payung hukum berupa keputusan gubernur. “Diusahakan, tahun 2019 ini Kepgub itu sudah bisa diterbitkan. Mudah-mudahan bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2020, mendatang,” tukasnya.[sas]

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Cara Promosi Kab Bekasi Melalui Videotron

Published

on

Videotron / Net
Continue Reading

Daerah

Hilang 11 Hari, Petani Ditemukan Tewas Di Kebun Bambu

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Daerah

Tolak Pergantian Nama Bandara, Ribuan Warga Gelar Aksi di DPRD NTB

Published

on

Continue Reading




Loading…