Connect with us

Hukum

Jokowi Gagal Tepati Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Published

on

Presiden Jokowi / Net

Realitarakyat.com – Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama dinilai gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya menjelaskan, ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat yakni penghilangan paksa ’97-’98, tragedi Talangsari Lampung, tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2, serta tragedi 1965 yang dijanjikan Jokowi akan diselesaikan, malah tidak ada satupun kasus yang selesai.

“Enam kasus itu sama sekali ketika 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi tidak ada satupun langkah-langkah konkret untuk wujudkan dan implementasikan janji politik itu,” ucap Dimas di kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

“Bahwasanya kebijakan untuk penyintasan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dicap berkeadilan seperti tertulis dalam Nawacita itu gagal dipenuhi oleh rezim Jokowi dan JK selama periode 2014-2019,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Kontras Danu Pratama menilai, selama lima tahun terakhir ini belum ada komitmen serius dari Jokowi sebagai presiden untuk memajukan nilai hak asasi manusia di tingkat legislasi.

“Selama lima tahun terakhir belum ada komitmen serius untuk memajukan nilai HAM di tingkat legislasi dan undang-undang,” ujar Danu.

Dia mengatakan, dalam lima tahun belakangan ini justru banyak bermunculan rancangan undang-undang (RUU) yang bermasalah, antara lain adalah RUU Pertanahan, RKUHP, RUU Pemasyarakatan.

Kendati demikian, kata dia, masih ada waktu untuk diperbaiki oleh Jokowi pada periode kedua ini terhadap RUU-RUU tersebut.

“Dalam setiap RUU masih ada masalah masing-masing, RKUHP masih kental aura kriminalisasi, rentan terhadap kelompok minoritas. Jokowi masih punya waktu ubah ini jadi lebih humanis,” kata dia.

Pada periode kedua ini, Jokowi pun diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM. Hal tersebut dimulai dari tidak memasukkan orang-orang terlibat kasus pelanggaran HAM ke kabinet barunya.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kata Kejari Depok, Aset First Travel Belum Dilelang

Published

on

First Travel / Net
Continue Reading

Hukum

Soal Aset First Travel, Jaksa Agung Minta Kajari Depok Luruskan Penyataannya

Published

on

Jaksa Agung Burhanuddin / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Cecar Yamitema Laoly Soal Proyek Dinas PUPR Medan

Published

on

Continue Reading




Loading…