Connect with us

Hukum

954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Periode Pertama Jokowi

Published

on

Ilustrasi / Net

Realitarakyat.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, ada 954 jiwa yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah sepanjang periode pertama Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden.

Menurut KontraS, aktor yang terlibat dalam pelanggaran ini terdiri dari pemerintah, sipil, organisasi masyarakat (ormas), dan polisi.

“Total korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan ada 954 jiwa yang terdiri dari 421 jiwa individu dan 533 jiwa kelompok,” kata Kepala Biro Riset KontraS Rivanlee Anandar di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Dia mengatakan, sepanjang 2014-2019, KontraS mencatat bahwa aktor dari pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah didominasi oleh pelaku sipil sebanyak 163 kasus.

“Ini cukup berbahaya karena sipil bergerak jadi pelaku. Mereka bergerak tanpa membawa bendera organisasi dan melakukan tindak pelanggaran terhadap kelompok minoritas, seperti intimidasi, penyerangan, penghalangan, dan beribadah,” kata Rivanlee.

Aktor lainnya yakni pemerintah, ormas, dan polisi dengan jumlah kasus pelanggaran berturut-turut 177 kasus, 148 kasus, dan 92 kasus.

Angka tersebut didapat KontraS dari berbagai sumber, mulai dari pelapor, korban, media massa, hingga investigasi lapangan langsung oleh KontraS.

Dia mengatakan, angka pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah terus menjadi sorotan setiap tahunnya sehingga menjadi pekerjaan turun-temurun dari setiap pemerintahan.

Adapun kasus pelanggaran yang dilakukan pemerintah berupa bentuk kebijakan. Rivanlee mencontohkan pembatasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Depok.

Selain karena adanya kebijakan yang berseberangan dengan konstitusional, kata dia, pelanggaran tersebut juga terjadi karena lemahnya penegakan hukum kepada para pelaku.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kata Kejari Depok, Aset First Travel Belum Dilelang

Published

on

First Travel / Net
Continue Reading

Hukum

Soal Aset First Travel, Jaksa Agung Minta Kajari Depok Luruskan Penyataannya

Published

on

Jaksa Agung Burhanuddin / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Cecar Yamitema Laoly Soal Proyek Dinas PUPR Medan

Published

on

Continue Reading




Loading…