Connect with us

Fokus

BEM se-Jabodetabek Ancam Demo Jika Ketua DPR Tak Batalkan Kapus Panlak Terpilih

Published

on

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI (foto: ist/net)

Realitarakyat.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek mengancam akan melakukan aksi demo di Kantor DPR dan Istana Negara jika Ketua DPR RI Puan Maharani tidak membatalkan pelantikan Kepala Pusat (Kapus) Penitia Pelaksana (Panlak) terpilih.

Pasalnya, seleksi lelang jabatan Panlak DPR RI dinilai mal-administrasi dan cacat hukum, karena diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.

Dr Tanti Sumartini,

“Kesetjenan DPR RI seharusnya memberi contoh kepada lembaga-lembaga lain dengan mematuhi aturan hukum yang dibuatnya sendiri. Mereka kan lembaga suporting system terhadap DPR yang memegang dan memiliki fungsi pegawasan,” ujar Koordinator Lapangan Aliansi BEM se-Jabodetabek El Hakim.

Karenanya, El Hakim mengancam jika tuntutan mereka tidak diindahkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekjen, maka pihaknya akan melakukan aksi demo besar-besaran.

Hal-hal yang menjadi sorotan Aliansi BEM se-Jabodetabek, antara lain terkait proses penerimaan pendaftaran yang diduga sengaja dipercepat untuk merekayasa usia peserta terpilih.

Kedua, Inspektorat Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha seharusnya tidak ikut menilai Tanti selaku istrinya, dan adik iparnya, Endah. Lantas apakah Irtama DPR sebagai anggota Pansel itu hanya menilai satu orang yang bernama Rahmi? Padahal semua keputusan Pansel itu kolektif kolegial.

Sebagaimana diketahui, Tanti mengalahkan dua calon lainnya yang juga ikut dalam seleksi, yaitu Rachmi Suprihartanti Septiningtyas (istri Setyanta Nugraha) dan Endah Sri Lestari (adik ipar).

Ketiga, SK Pansel juga dipertanyakan, ada apa Sekjen DPR RI menunjuk Irtama menjadi anggota Pansel. Padahal tugas Irtama adalah pengawasan. Lantas jika ada proses yang salah, siapa yang melakukan pengawasan.

Keempat, terkait kasus lolosnya Tanti ini, secara prosedur diduga kuat melanggar aturan, tetapi jadi sah karena muncul rekomendasi KASN berdasarkan pertimbangan Kemenpan. Inilah yang jadi pertanyaan lagi.

Keanehan lainnya, masa pendaftaran yang hanya 8 hari. Dan konflik kepentingan anggota Pansel saat istrinya ikut seleksi, suaminya tidak ikut menilai. Padahal Pansel itu kolektif kolegial.

Jika Sekjen mengatakan Irtama sebagai anggota Pansel tidak melakukan penilaian terhadap adik iparnya yang ikut seleksi.

Pertanyaan juga muncul ketika Sekjen tidak melakukan ‘oven biding’ di Biro Persidangan, Deputi Administrasi dan Badan Keahlian yang dinilai urgen.

Anehnya, jabatan itu tetap dikosongkan sampai saat ini. Ada apa skenario Sekjen DPR RI terkait lelang jabatan tersebut.

Sebagai pengawas, seharusnya Irtama tidak ikut jadi Pansel, jika masuk di dalam Pansel, jelas menyalahi aturan yang berlaku. Pertanyaan lagi-lagi muncul, siapa yang akan jadi pengawas jika Irtama ikut jadi Pansel?

Terkait dipercepatnya seleksi, diduga kuat hal itu karena menyangkut usia istrinya. Sengaja dipercepat untuk merekayasa agar usianya dengan jadwal seleksi tidak menyalahi aturan.

Sekjen juga diduga melakukan perskongkolan dengan menunjuk Irtama jadi Pansel yang jelas-jelas menyalahi aturan.

Bila menganggap dirinya benar, mengapa Sekjen tidak memerintahkan Irtama mundur dari Pansel karena yang menjadi peserta adalah istri Irtama.

Tak hanya itu, Panlak adalah jabatan strategis, yang jika nanti ada masalah terhadap produk UU dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka Peran Panlak sangat penting. Sementara yang lolos Panlak itu bukan orang yang berlatar belakang hukum.

Atas dasar inilah, Aliansi BEM se-Jabodetabek meminta agar Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekjen membatalkan pelantikan Kapus Pallak terpilih Dra. Tanti Sumartini, M.Si. (Es)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Fokus

Kader JKN Berasal Dari Masyarakat Sekitar

Published

on

Kader JKN usai ikuti pelatihan. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Fokus

Kader JKN Tak Digaji

Published

on

Kader JKN yang diterjunkan untuk tagih peserta BPJS Kesehatan yang menunggak lebih dari empat bulan. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Fokus

BPJS Perlu Miliki Profil Penunggak Iuran

Published

on

Ilustrasi BPJS Kesehatan/Ist.
Continue Reading




Loading…