Connect with us

TNI -POLRI

Tak Ada STTP untuk Demonstrasi, Kapolri: Kalau Aman-aman Saja Kami No Problem

Published

on

Realitarakyat.com – Sejak tanggal 15 Oktober 2019, polisi tidak lagi menerbitkan surat izin penyampaian unjuk rasa. Itu berlaku hingga pelantikan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, pada tanggal 20 Oktober 2019.

Terkait hal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika itu dilakukan sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak memobilisasi massa.

Sebab, kata dia, berdasarkan analisis psikologi, kumpulan orang dalam jumlah banyak akan mudah untuk berbuat rusuh dan anarkis.

“Pengalaman kami beberapa kali terjadi, adik-adik mahasiswa pada siang hari, aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar-bakaran, ada senjata mematikan, berbahaya, merusak fasilitas umum,” kata Kapolri Tito, dalam Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pengambilan Sumpah Serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Untuk mencegah terjadinya kemungkinan buruk pada saat pelantikan presiden nanti, maka dikeluarkan diskresi kepolisian dengan tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa.

“Kalau demonya aman-aman saja, kami no problem. Tapi demo belakangan ini. Mohon maaf, ada yang idealis, ada juga yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri,” kata Tito.

“Kami tidak mau kecolongan. Kami tidak mau menanggung risiko bangsa dicap buruk. Ini (pelantikan presiden) momentum untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita bangsa yang besar, tertib dan damai.”

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy mengatakan pihaknya tidak akan menerbitkan surat izin penyampaian unjuk rasa hingga pelantikan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin selesai.

Diskresi bertujuan demi menjaga situasi pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta kondusif.

“Setelah tanggal 20 kan aspirasi seseorang boleh disampaikan seperti itu ya. Ini sampai tanggal 20 kita bicaranya, ini diskresi kita. Diskresi kepolisian,” kata Gatot.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan, segala bentuk unjuk rasa yang dilakukan pada periode waktu diskresi dinyatakan sebagai unjuk rasa yang ilegal.

“Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses,” katanya.

Terkait hal tersebut, BEM SI menilai polisi menghalangi keinginan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya.

“Pasti (merasa dihalangi). Kita akan mengeluarkan sikap juga terkait ini,” kata Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit, kepada wartawan, Selasa (15/10/2019). [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

TNI -POLRI

Polisi Telah Amankan 26 Terduga Teroris

Published

on

Ilustrasi (Ist)
Continue Reading

TNI -POLRI

Tak Ada Rencana Teror Di Bali

Published

on

Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R Golose. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

TNI -POLRI

Panglima TNI Lantik 185 Perwira Karier TNI Tenaga Kesehatan

Published

on

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melantik dan mengambil sumpah 185 Perwira Prajurit Karier Khusus Tenaga Kesehatan TNI di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (15/11/2019). (Foto: Puspen TNI)
Continue Reading




Loading…