Connect with us

Hukum

KPK Kembali Usulkan Bangun Lapas Khusus Koruptor di Nusakambangan

Published

on

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (foto:ist/net)

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusulkan agar pemerintah membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus koruptor kelas kakap di Nusakambangan.

Usulan tersebut, disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kepada wartawan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

Usulan tersebut, kembali mengemuka, menyusul penetapan lima tersangka baru dalam kasus dugaan suap di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Kelima tersangka itu adalah mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein (WH), mantan Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko (DHA). Keduanya merupakan pihak yang menerima suap.

Sedangkan pihak pemberi yang dijadikan tersangka adalah; napi kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, mantan Bupati Bangkalan yang juga napi korupsi Fuad Amin (FA) (status tersangka gugur karena Fuad wafat dalam proses penyidikan), dan Dirut PT Glori Karsa Abadi, Rahadian Azhar (RAZ).

Pada kesempatan tersebut, Basaria menjelaskan tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein pada 2018.

Menurutnya, saat itu KPK telah membuat rekomendasi agar dibangun lapas khusus korupsi di Nusakambangan.

“Untuk itu KPK merekomendasikan dibangunnya Lapas khusus korupsi di Nusakambangan, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, untuk meminimalisir penyalahgunaan izin keluar atau berobat dan sebagainya, karena terbatasnya akses keluar Nusakambangan,” katanya.

Lapas khusus korupsi di Nusakambangan, katanya, juga disebut Basaria bisa mengurangi beban dan tekanan petugas lapas.

“Hanya keluarga inti yang mendapat izin mengunjungi napi di Nusakambangan dengan persyaratan yang ketat. Pengacara atau kuasa hukum dapat mengunjungi napi hanya apabila menunjukkan alasan yang kuat dengan izin dari pusat,” katanya.

Lapas khusus korupsi di Nusakambangan juga dianggap bisa menghilangkan risiko masuknya barang terlarang karena penggeledahan yang sangat ketat di lapas ‘maximum security’. Tak adanya kantin ataupun laudry juga membuat tak ada alasan penggunaan uang oleh napi.

Sebagaimana diketahui, usulan serupa pernah disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo. Bahkan, Agus berharap para napi korupsi bisa dipenjara di Lapas Nusakambangan mulai tahun ini.

“Mulai 2019 kita harap bisa eksekusi ke sana. Itu mungkin akan berikan efek, karena kita harap penjeraan,” kata Agus, saat menjadi pembicara dalam diskusi di kantornya, Selasa (30/4/2019). (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kata Mahfud, Parpol Saat Ini Jadi Tertuduh Perusak Bangsa

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Pembunuhan Hakim Jamaluddin

Published

on

Hakim Jamaluddin PN Medan / Net
Continue Reading

Hukum

Usut Korupsi Pokir dan BOP DPRD Garut, Kejari Periksa Politikus Golkar

Published

on

Continue Reading




Loading…