Connect with us

Politik

Kerusuhan Massa di Calon Ibukota Baru, PPP: Jangan Dianggap Remeh

Published

on

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi / Net

Realitarakyat.com – Kerusuhan terjadi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sejumlah massa mendatangi Pelabuhan Penajam, dan merusak fasilitas pelabuhan, termasuk membakar loket penjualan tiket.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menilai, kerusuhan yang terjadi di calon ibukota baru itu tidak bisa dianggap remeh, karena dikhawatirkan didomplengi provokator.

“Tak boleh dipandang remeh karena bisa jadi ini polanya meniru kejadian di tempat lain yang ditunggangi provokator tidak bertanggungjawab,” kata Baidowi dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Dirinya mengatakan, lantaran lokasi kejadian kerusuhan adalah calon ibukota negara, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah ekstra terkait keamanan dan keharmonisan sosial.

Hal itu dirasa perlu dilakukan sebagai antisipasi, agar nantinya jika sudah ditetapkan sebagai ibukota negara, dan banyak masyarakat yang datang, tidak terjadi persoalan sosial baru pula.

“Mengingat kejadian ini, maka rencana pemindahan ibukota wajib dikaji secara mendalam dari segala aspek seperti infrastruktur, keamanan, pertahanan maupun aspek sosial dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa,” ujarnya.

Selain itu dia mengapresiasi langkah Kepolisian yang langsung segera mengendalikan situasi di Penajam menjadi kondusif dan selanjutnya untuk terus melakukan pemantauan dan penanganan dini serta antisipasi hal serupa.

Sebelumnya, kelompok pengunjuk rasa di Pelabuhan Ferry sempat merusak loket penjualan tiket perahu klotok dan speedboat, yang berujung pada penghentian operasional pelabuhan, pada Rabu (16/10).

Pada pukul 15.30, jumlah para pengunjuk rasa terus bertambah dan mulai melakukan aksi pembakaran. Loket tiket yang sudah dirusak tadi dibakar.

Pada pukul 19.00 situasi sudah terkendali dan para pengunjuk rasa pun bubar.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kerusuhan diduga dipicu ketidakpuasan keluarga korban dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Pemerintah Tak Boleh Larang Habib Rizieq Balik ke Indonesia

Published

on

Habib Rizieq Shihab / Net
Continue Reading

Politik

Dukung Amandemen UUD, PAN Kaji Ulang Formatnya

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Politik

Komisi II DPR Setuju Larangan Bekas Napi Koruptor Maju Pilkada

Published

on

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia / Net
Continue Reading




Loading…