Connect with us

Lingkungan Hidup

Cemari Laut, Pemerintah Didesak Evaluasi Proyek Ekstraktif

Published

on

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati. (Foto: Ist/Net)

Realitarakyat.com – Pemerintah didesak untuk mengevaluasi berbagai proyek ekstraktif, yang terbukti mencemari laut dan mengancam keberlangsungan pangan laut. Tak hanya itu, pemerintah juga didesak untuk serius meminta negara-negara industri menghentikan pembangunan yang menjadi kontributor utama krisis iklim.

“Pemerintah harus hentikan proyek ekstraktif, yang terbukti mengancam keberlangsungan pangan laut. Selain itu, pemerintah harus meminta pertanggungjawaban negara-negara industri,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, Rabu (16/10).

Menurutnya, pertanggungjawaban negara-negara industri adalah hal penting. Yakni untuk menghentikan pembangunan yang merusak iklim global.

“Masyarakat internasional memperingati Hari Pangan Dunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan ini penting dilakukan, mengingat keberadaan manusia tidak akan bisa dipertahankan tanpa ketersediaan pangan yang berdaulat, berkualitas, adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam konteks ini, kata dia, keberlangsungan pangan laut penting untuk dipikirkan sekaligus diperjuangkan oleh semua lapisan masyarakat. Karena mampu memberikan supply pangan bagi tujuh miliar lebih manusia yang menghuni planet ini.

“Pusat Data dan Informasi Kiara pada 2019 mencatat, produksi pangan laut sebanyak 90.9 juta ton. Ini adalah total produksi perikanan tangkap dunia,” tandasnya.

Jika ditambahkan dengan total produksi perikanan budidaya sebanyak 80 juta ton, maka total produksi perikanan dunia tercatat sebanyak 170.9 juta ton. Dari angka itu, tercatat 151.2 juta ton telah dikonsumsi oleh manusia.

“Ini merupakan bukti bahwa pangan laut merupakan sektor strategis dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, siapapun penting untuk terlibat memperjuangkan keberlangsungan pangan laut,” tegasnya.

 

Merampas

Sementara dari berbagai fakta di lapangan, diketahui bahwa proyek reklamasi di 41 wilayah pesisir terbukti merampas ruang hidup nelayan serta keberlanjutan pangan laut. Hal lain yang mengancam keberlangsungan pangan laut adalah penambangan laut.

“Antara lain seperti penambangan pasir, minyak dan gas. Proyek-proyek tersebut dilegalisasi oleh pemerintah melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K),” sesalnya.

Namun dalam prakteknya, RZWP3K justru sangat berpihak terhadap proyek-proyek ekstraktif, yang mengancam keberlanjutan pangan laut. Susan menambahkan, secara umum kebijakan pemerintah di level nasional sangat memprioritaskan investasi.

“Tetapi pada saat yang sama, tidak memiliki orientasi perlindungan terhadap kehidupan nelayan, sebagai produsen utama pangan laut. Akibat orientasi kebijakan seperti itu, Badan Pusat Statistik (tahun 2017) mencatat, 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan,” tuturnya.

Mereka adalah nelayan yang selama ini mendiami pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada level internasional, krisis iklim terbukti mengancam keberlanjutan pangan laut.

“Krisis iklim merupakan dampak akumulatif dari proyek pembangunan ekstraktif dan eksploitatif pada level global. Negara-negara industri adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap situasi krisis iklim,” tukasnya.[sas]

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Lingkungan Hidup

Tiga Siswa Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sehari

Published

on

Continue Reading

Daerah

BPBD Masih Berikan Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Dasar

Published

on

Ilustrasi (Net)
Continue Reading

Daerah

Ratusan Orang Masih Mengungsi

Published

on

Dampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sigi, Aceh. (Foto: Ist)
Continue Reading




Loading…