Connect with us

Hukum

Dinilai Berat Sebelah, Tempo Dilaporkan ke Dewan Pers

Published

on

Advokat Peduli Demokrasi, Hanfi Fajri / Ist

Realitarakyat.com – Tempo Media Group dilaporkan ke Dewan Pers terkait pemberitaan Tabloid Tempo Edisi No 6238, Sabtu, 3 Oktober 2019.

Adalah Advokat Peduli Demokrasi, Hanfi Fajri yang melaporkan hal tersebut. Laporan dibuat terkait judul berita “Mayoritas Pimpinan DPR Terafiliasi Dengan Korporasi”.

Menurutnya, Tempo melanggar Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Yang mana pada Pasal 5 Ayat 1 disebutkan, “Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Pasal 6, “Pers Nasional melaksanakan peranan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Memperjuangkan keadilan dan Kebenaran”.

Masih dikatakan Hanfi, dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Pada Pasal 1, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Dan di Pasal 2, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Pasal 3, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Dirinya berpandangan, ada dua paragraf di pemberitaan Tabloid Tempo Edisi No. 6238, Tahun XX, Sabtu, 3 Oktober 2019 yang diterbitkan setebal 32 halaman itu sangatlah mendeskreditkan DPR & BIN.

 

 

 

 

Pada paragraph lima, menuliskan “Syharul mengimbuhkan, Auriga juga menemukan nama-nama politikus lain yang terafiliasi dengan perusahaan. Satu diantaranya adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan, Mochamad Herviano Widyatama, yang juga putra Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan”. “Dia memiliki sembilan perusahaan. Beberapa di antaranya bergerak di sektor tambang,” kata Syahrul.

Paragraph enam, “Nama Herviano pernah ramai disorot lantaran tersangkut dalam kasus ‘rekening gendut’ kepolisian yang kemudian menjadikan ayahnya, Budi Gunawan, sebagai tersangka. Kasus itu mencuat pada 2015 saat Budi dicurigai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki rekening senilai Rp 57 miliar. Budi kemudian menjelaskan bahwa dana itu milik Herviano yang mendapat pinjaman dari Pacific Blue International Limited, perusahaan investasi di Bandung.”

“Pemberitaan yang dimuat oleh teradu dalam Paragraph lima dan enam dengan mengaitkan kasus Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, yang mana tulisan tersebut sangatlah mendeskreditkan DPR dan BIN sebagai Lembaga Negara,” kata Hanfi.

Ini, lanjutnya, cara mengintimidasi dan menghakimi menggunakan tulisan dengan membuat kesimpulan kesalahan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Anggota DPR Mochamad Herviano Widyatama sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 undang-undang Nomot 40 Tahun 1999, tentang Pers dan/atau Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu, menurutnya, teradu menyajikan berita tidaklah lengkap, karena sejak tanggal 16 Februari 2015 Budi Gunawan bukanlah Tersangka berdasarkan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

“Sehingga tidak lengkapnya berita tersebut menimbulkan konflik sosial dimasyarakat yang mana tindakan teradu melanggar fungsi pers sebagai kontrol sosial,” kata dia.

Sangat jelas pemberitaan teradu hanya bersumber pada AURIGA NUSANTARA secara Sepihak tanpa melakukan verifikasi kepada empat Pimpinan DPR dan tiga Anggota DPR sebagai orang yang diberitakan dalam konten berita tersebut.

Sehingga beritanya bersifat berat sebelah dan sangatlah jelas memfitnah menyebarkan berita belum pasti kebenarannya sudah disimpulkan oleh Teradu tanpa chek and recheck kepada empat Pimpinan DPR dan tiga Anggota DPR serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan sebagai pihak yang diberitakan oleh teradu.

Terkait laporan tersebut, pihak Tempo belum dapat dikonfirmasi. Tanggapan dari pihak Tempo akan dimuat dalam berita selanjutnya.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

DPR Perlu Respon Keluhan Jokowi Soal KPK

Published

on

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: Ist)
Continue Reading

Headline

Polda Metro Jaya Diminta Tertibkan Skuter Listrik

Published

on

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Sarifuddin Sudding. ( Foto: ist/net)
Continue Reading

Hukum

KPK Sebut Belum Terima Salinan Vonis Bebas Sofyan Basir

Published

on

Sofyan Basir / Net
Continue Reading




Loading…