Connect with us

Ragam

Kasus Korupsi Bakal Makin Masif di Periode Kedua Jokowi

Published

on

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz / Net

Realitarakyat.com – Kegaduhan akibat adanya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi akan terus berlanjut pada periode pemerintahan Jokowi Jilid II mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch  (ICW) Donal Fariz, di Jakarta, Senin (14/09/2019).

“Kegaduhan pasti akan muncul karena hingga saat ini presiden Jokowi belum memberikan kepastian apakah akan mengeluarkan Perppu atau tidak,” kata Fariz.

Fariz memaparkan, pihaknya mencatat sepanjang tahun 2014-2019, KPK menangani sebanyak 23 orang korupsi yang melibatkan para politisi DPR RI. Sebanyak dua kasus melibatkan menteri Kabinet Indonesia Kerja dan sebanyak 85 orang kepala daerah.

“ICW memprediksi penindakan kasus korupsi politik akan menurun secara drastis. Sekalipun praktik korupsi secara masif masih akan terus terjadi,” ujarnya.

Apalagi pada tahun 2020 mendatang, akan diadakan pemilihan Kepala daerah sebanyak 270 daerah di seluruh Indonesia. Namun pascarevisi UU KPK dilakukan, maka sejumlah proses hukum berpotensi akan terganggu karena penyesuaian dengan ketentuan yang baru dengan asumsi tanpa Perppu.

“Ya, kami juga melihat serangan politik kepada KPK khususnya dari partai politik akan terus terjadi, apalagi pasca putusan Hak Angket yang diketuk oleh MK menjadikan KPK sebagai objek angket berpotensi terus membuat serangan kepada KPK akan berlanjut,” ungkap Fariz.

Dia menilai, agenda pembenahan reformasi tata kelola partai akan terus terpinggirkan saat kekuatan oligarki partai terus berkuasa. Ada kecenderungan pemerintah tidak menyentuh agenda-agenda reformasi kepartaian karena akan menimbulkan reaksi keras dari elit-elit partai.

“Nah, di tahun 2023 perupakan periods yang paling krusial. Ini disebabkan karena persiapan satu tahun menjelang pemilu serentak nasional dan lokal biasanya biasanya partai dan elit politik mempersiapkan anggaran yang besar,” demikian Fariz.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Teliti Sistem Tata Udara Hotel, Ketua IAI Sulsel Raih Gelar Doktor

Published

on

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan Nasrullah. (Foto: realitarakyat.com/M Darwis)
Continue Reading

Ekonomi

Terangi 10 Destinasi Wisata, Pemerintah Manfaatkan Tenaga Surya

Published

on

Pemanfaatan energi baru terbarukan tenaga surya. (Net)
Continue Reading

Ragam

Sertifikasi Nelayan untuk Penuhi Kepentingan Pasar

Published

on

Nelayan tradisional. (Foto: Ist)
Continue Reading




Loading…