Connect with us

Hukum

Pemerintah Harus Tegas Tangani Gerakan Radikal dan Anarkis

Published

on

Ilustrasi penusukan. (Ist/Net)

Realitarakyat.com – Pemerintah sudah saatnya tegas dalam penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok radikal dan anarkis, yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Sebab, saat ini kondisinya sudah sangat meresahkan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Khususnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo Jilid II. Aksi penusukan terhadap Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, harus menjadi peringatan terakhir kepada pemerintah untuk lebih serius,” kata Sekretaris Gerakan Marhaenis Pro Joko Widodo (#MasJOKO) Julia Bea Kurniawaty, Kamis (10/10).

Menurutnya, pemerintah jangan segan-segan memberangus kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Pihaknya menduga, pelaku penusukan merupakan sosok yang telah terpapar paham radikal.

“Yakni menganggap pemerintah serta aparat penegak hukum sebagai musuh. Aksi-aksi yang dilakukan kelompok radikal dan anarkis tersebut, eskalasinya terus meningkat,” ujarnya.

Khususnya sejak pengumuman kemenangan pasangan Joko Widodo – KH Maruf Amin pada bulan Mei lalu. Julia juga menyoroti munculnya kelompok tertentu, yang menginginkan aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR MPR berlangsung rusuh.

“Yaitu dengan memanfaatkan demo mahasiswa, yang pada awalnya berlangsung damai. Kejadian ini menurut kami sudah sangat meresahkan masyarakat di seluruh Indonesia, yang menginginkan demokrasi berjalan damai serta menaati aturan-aturan serta hukum yang berlaku,” tandasnya.

Dengan kejadian penusukan terhadap Wiranto, lanjutnya, pemerintah harus menyadari bahwa kelompok anti Pancasila itu jelas dan nyata. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah, Polri serta TNI tidak ragu-ragu lagi bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Sebab, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang mampu menjaga persatuan, keberagaman serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya kelompok radikal dan anarkis saja yang ditindak, termasuk dalang serta kelompok dan oknum-oknum yang mendukung kelompok ini harus diproses hukum sesuai aturan dan perundangan yang berlaku,” tegasnya.

Peristiwa ini juga harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk tegas dan terukur dalam menegakkan hukum. Termasuk melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang terlanjur terpapar paham radikal dan anarkis.[sas]

 

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kasus Novel Ujian Sejarah Pemerintahan Jokowi

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…