Connect with us

Hukum

PAD Indikator Kemandirian Daerah

Published

on

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Ist/Net)

Realitarakyat.com – Besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD), merupakan salah satu indikator kemandirian finansial daerah. Artinya, semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin berkurang ketergantungan finansial pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

“Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Karenanya, salah satu fokus koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi adalah optimalisasi penerimaan daerah (OPD),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (10/10).

Menurutnya, OPD bersumber dari sekurangnya 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kesebelas pajak tersebut adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan serta pajak parkir.

“Selain itu adalah pajak air tanah (PAT), sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBPP), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),” ujarnya.

Dia menambahkan, KPK telah memfasillitasi koordinasi untuk kerja sama antara Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat dengan Bank Papua. Yakni untuk pemasangan alat rekam pajak (tapping machine) terhadap wajib pungut pajak (Wapu) daerah di sektor perhotelan, restoran, dan tempat hiburan.

“Pemasangan alat rekam pajak difokuskan di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, serta beberapa kabupaten yang dinilai mempunyai potensi ekonomi serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai,” tandasnya.[sas]

 

 

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kasus Novel Ujian Sejarah Pemerintahan Jokowi

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…