Connect with us

Hukum

Tolak Laporan Ombudsman, Polri Dianggap Tak Mau Diawasi

Published

on

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu. (Foto: Ist/Net)

Realitarakyat.com – Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menyebutkan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menolak hasil rapid assesment pihaknya yang menemukan adanya mal administrasi oleh Polri. Khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei 2019 lalu.

“Temuan mal administrasi sudah kami sampaikan tadi. Meskipun demikian, insititusi kepolisian – dalam hal ini Irwasum Komjen Pol Moechgiyarto – menolak menerima hasil rapid assesment ini,” katanya saat jumpa pers di kantornya, Kamis (10/10).

Menurutnya, alasan kepolisian menolak hal itu karena Ombudsman tidak berwenang melakukan investigasi dalam hal penegakan hukum. Atas dasar itulah, Ninik menyebutkan bahwa penolakan itu menjadi catatan ada institusi yang tidak mau diawasi kinerjanya.

“Penolakan ini menjadi catatan sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan publik bidang penegakan hukum, yang dalam tanda kutip tidak mau diawasi kinerjanya dalam rangka menjalankan perintah undang-undang,” ujarnya.

Harusnya, kata Ninik, laporan Ombudsman menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian dalam hal menangani unjuk rasa dan kerusuhan di masa depan. Apalagi, laporan tersebut disusun dari keterangan banyak pihak, termasuk konfirmasi dari pihak kepolisian.

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan bahwa penanganan unjuk rasa pada 21-23 Mei lalu mal administrasi. Temuan itu juga harus menjadi masukan bagi Polri, karena pada saat unjuk rasa terjadi terdapat korban jiwa.

“Untuk itu, jangan terulang lagi penanggulangan demo dan kerusuhan seperti ini. Karena sampai jatuh korban luka bahkan meninggal dunia,” tandasnya.

 

Menjadi Sorotan

Dikatakan, ada empat hal yang menjadi sorotan dalam laporan rapid assesment yang disusun oleh Ombudsman terkait penanganan unjuk rasa dan kerusuhan itu. “Keempat poin itu adalah tindakan yang tidak kompeten, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan tindakan tidak patut,” jelasnya.

“Salah satunya, polisi tidak mengedepankan pertolongan terhadap korban luka di lokasi kerusuhan. Ketika ada korban, bukan peran dan fungsi itu yang dilakukan, karena yang mengantar para korban justru masyarakat sipil, tukang ojek, keluarga korban dan sebagainya. Padahal, meskipun di situ ada aparat,” tegasnya.

Karenanya, harus ada pembenahan implementasi standard operation procedure atau SOP yang dibuat dan dilakukan oleh Polri di lapangan. Hal itu dikataknnya memerlukan komitmen dan kerja keras para Pimpinan Polri,” katanya.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada 21-23 Mei lalu. Hal itu seiring dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu. Pihak kepolisian juga mencatat, ada sembilan orang korban jiwa dalam rangkaian kerusuhan tersebut.[sas]

 

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kasus Novel Ujian Sejarah Pemerintahan Jokowi

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…