Connect with us

Nasional

Gerindra Dapat Jatah Menteri, PKS Konsisten Pilih Oposisi

Published

on

Politisi PKS, Ledia Hanifa Amalia. (foto: ist)

Realitarakyat.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten akan berada di luar pemerintahan alias oposisi, meskipun Partai Gerindra kemungkinan akan mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Menurut politisi PKS, Ledia Hanifa Amalia, sikap tegas yang diambil partainya itu, merupakan tekad bulat sesuai dengan amanat Musyawarah Majelis Syuro.

Dia mengatakan hal itu, saat dimintai tanggapannya terkait kemungkinan Gerindra mendapat jatah kursi menteri di pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, langkah Partai Gerindra yang memilih menerima jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf, merupakan hak dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut. PKS, lanjut dia, tetap pada jalur, yakni menjaga keseimbangan dalam menjalakan roda pemerintahan.

“Dalam politik harus ada fungsi ‘check and balance’, dan PKS memilih untuk menjadi menjalankan fungsi tersebut,” ujarnya menambahkan.

PKS, lanjut dia, tidak khawatir mengenai apa yang sudah ditempuh, termasuk memilih oposisi. Ketika disinggung, begaimana PKS akan mengakomidir kepentingan masyarakat dalam menyampaikan asprirasi, dia mengaku PKS sudah memiliki program tersebut.

“Dalam posisi apa pun, PKS di DPR adalah satu-satunya fraksi yang mengkhususkan hari selasa sebagai aspirasi. Siapa pun dapat menyampaikan aspirasinya. Dan itu sudah berjalan empat tahun,” katanya.

Diketahui, Partai Gerindra membenarkan telah menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait dengan jatah kursi di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam menjalin komunikasi itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Desco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya telah menawarkan konsep kepada pemerintah. Salah satunya terkait dengan kebutuhan pangan yang pro-rakyat.

“Berulang kali kami sampaikan bahwa kami, Partai Gerindra, mengedepankan memberikan konsep-konsep tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi kepada pemerintah,” ujar Desco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Desa Fiktif Jangan Sampai Ganggu Program Dana Desa

Published

on

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

KPU Jangan Paksakan Diri

Published

on

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI Hugua. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Headline

Bawaslu: Jangan Buat Aturan yang Bisa Dibatalkan oleh MA

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasalu) Abhan. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…