Connect with us

Daerah

PKN Lambat, BPKP NTT Dinilai Tidak Dukung Pemberantasan Korupsi

Published

on

Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT Paul Sinaleloe. (Foto: Realitarakyat.com/Redemtus L)

Realitarakyat.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dinilai lamban dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus korupsi di NTT. Hal itu menunjukkan bahwa BPKP Perwakilan NTT tidak mendukung penuntasan korupsi dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Disesalkan, karena hingga saat ini PKN dalam kasus dugaan korupsi Walikota Cup pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang belum juga dikeluarkan oleh pihak BPKP,” kata Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT Paul Sinaleloe saat dihubungi realitarakyat.com, Senin (7/10).

Menurutnya, jika BPKP lamban menghitung kerugian negara, maka dengan sendirinya menunjukkan tidak mendukung penuntasan kasus korupsi di NTT. Selain kasus Walikota Cup, lanjut Paul, BPKP juga lamban mengeluarkan hasil PKN dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan embung di Desa Mnela Lete, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 senilai Rp 756 juta.

“Saya berharap, BPKP segera mengeluarkan hasil PKN dalam kasus dugaan korupsi Walikota Cup dan pekerjaan embung di Desa Mnela Lete. Saat ini, dua kasus dugaan korupsi tersebut tengah ditangani Polres Kupang Kota dan Kejaksaan Negeri TTS,” ujarnya.

Menurut Paul, kerugian negara merupakan satu alat bukti dalam penuntasan kasus korupsi. Namun, jika hal itu belum juga dikeluarkan, maka dengan sendirinya BPKP telah menghambat atau tidak mendukung penuntasan kasus korupsi.[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Dua Siswa di Bogor Tewas Terkena Sajam Saat Tawuran

Published

on

Continue Reading

Daerah

Gedebage Diguyur Hujan, Ratusan Rumah Mewah Terendam Banjir

Published

on

Continue Reading

Daerah

Hindari Tawuran, Pelajar SMP Tewas Terjun ke Jurang

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending