Connect with us

Nasional

Perkuat Kekuatan, TNI Bentuk Tiga Kogabwilhan

Published

on

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam peresmian Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Pelantikan Panglima Kogabwilhan I, II dan III. (Foto: Puspen TNI)

Jakarta, Realitarakyat.com – Untuk mengantisipasi terjadinya ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional, TNI membagi teritorial Indonesia ke dalam tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

“Pembentukan Kogabwilhan secara prinsip diarahkan untuk mencapai kesiapsiagaan dalam penanganan krisis di wilayah Indonesia,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin upacara peresmian Kogabwilhan TNI I, II, III di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/9).

Menurutnya, pembentukan Kogabwilhan merupakan salah satu upaya pembangunan kekuatan TNI sebagai daya tangkal atau deterrence effect terhadap berbagai potensi ancaman. Pembentukan Kogabwilhan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A.

“Kogabwilhan merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI, yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI.  Ancaman dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang, akan terus berevolusi,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, membutuhkan keterpaduan kekuatan matra (darat, laut dan udara) dalam merespon ancaman tersebut. Dikatakan, kehadiran ancaman tersebut perlu diantisipasi dan dicermati dalam menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan TNI di masa mendatang.

“Sehingga dapat bersifat adaptif. Sebagai Komando Utama Operasi (Kotamaops) TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal. Khususnya apabila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” tandasnya.

 

Aspek Komando

Selain itu juga sebagai kekuatan penangkal, bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Kedudukan Markas Kogabwilhan telah mempertimbangkan aspek komando dan kendali, strategi dan infrastruktur yang sudah ada saat ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditetapkan kedudukan Makogabwilhan I berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

“Sedangkan Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Makogabwilhan III berada di Biak, Papua. Keberadaan Kogabwilhan tentu telah diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah mencanangkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis, membangun dari pinggiran serta menghadirkan negara untuk melindungi seluruh warga negara di seluruh wilayah NKRI. Makogabwilhan I dipimpin oleh Panglima Kogabwilhan I Laksda TNI Yudo Margono.

Wilayahnya meliputi Darat (Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat dan Banten); Laut (Perairan di sekitar Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya); Udara (Wilayah di atas Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya).

Sedangkan Makogabwilhan II dipimpin oleh Pangkogabwilhan II  Marsda TNI Fadjar Prasetyo. Wilayahnya meliputi Darat (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT); Laut (Perairan di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya); Udara (Wilayah di atas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya).

Sementara, Makogabwilhan III dipimpin oleh Pangkogabwilhan III  Mayjen TNI Ganip Warsito. Yakni dengan wilayah  Darat (Maluku, Maluku Utara dan Papua); Laut (Perairan di sekitar Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya);  Udara (Wilayah di atas Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya).[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Sebut Jabatan Ketua MA Penuh Godaan, Bamsoet Minta Syarifuddin Benahi Peradilan

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

DPR

Perbedaan Data Positif Corona, DPR: Itu Karena Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Kurang Baik

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Jajak Pendapat UNICEF: 90% Remaja Indonesia Optimis Pemerintah dapat Tangani COVID-19

Published

on

foto: ist
Continue Reading
Loading…

#Trending