Connect with us

Nasional

RUU PSDN Akomodir Semua Masukan

Published

on

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha. (Foto: Realitarakyat.com/Franc Lamintang)

Jakarta, Realitarakyat.com – Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara, segera menjadi Undang-Undang. Hal ini akan menjadi sejarah baru karena sejak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 17 tahun kemudian Komisi I DPR RI periode 2014-2019 menyelesaikan Rancangan Undang-Undang yang mengatur Bela Negara, Komponen Pendukung (Komduk) dan Komponen Cadangan (Komcad).

“Ini sangat baik dari sisi proses dan muatan pembahasan. Semua prinsip masukan masyarakat sipil terkait demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan supremasi sipil juga masuk dalam RUU ini,” kata Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha, Senin (23/9).

Menurutnya, kedua belah pihak, baik pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan maupun Komisi I DPR RI sangat akomodatif dan peka. Khususnya terhadap aspirasi yang berkembang.

Arya menambahkan, RUU ini dinilai juga telah sukses mengakomodir aspirasi. Yakni ketika memasukkan penegasan bahwa Komcad sifatnya sukarela dan bukan wajib.

“Yang diwajibkan nanti hanya pendidikan Bela Negara. Adapun latihan dasar militer atau latsarmil sebagai Komcad tidak wajib, melainkan sukarela. Nampaknya, skema usulan Komisi I disepakati sebagai mekanisme,” ujarnya.

Dikatakan, perubahan tersebut membuat RUU terkini Komcad bersifat sukarela dengan cara mendaftarkan diri. Untuk Indonesia, yang paling tepat memilih model voluntary atau sukarela seperti di Kanada, Inggris dan Australia.

“Negara yang menerapkan wajib militer biasanya punya dua alasan. Pertama adalah ukuran geografis dan populasinya sangat kecil, seperti Singapura. Bisa juga punya persepsi potensi perang yang sangat tinggi,” tandasnya.

 

Mobilisasi

Diantaranya adalah Mesir, Israel, Turki, Iran, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Rusia. Adapun kekhawatiran kedua adalah mengenai tidak adanya opsi bagi Komcad menolak ketika mobilisasi.

“Sewaktu sudah menjadi Komcad lalu ada mobilisasi, tentu tidak ada opsi lain. Di semua negara begitu, termasuk negara-negara demokrasi. Kalau tidak mau ya jangan daftar Komcad,” tegasnya.

Master bidang Studi Strategis Nanyang Technological University (NTU) Singapura itu menambahkan, mobilisasi dalam RUU itu juga telah diatur sedemikian rupa, Karena, mobilisasi hanya dalam darurat saja.

“Dalam proses pembahasan RUU, akhirnya dimasukkan klausul musti ada persetujuan DPR RI. Prinsip sukarela untuk menjadi Komcad sudah cukup dianggap menghormati HAM,” imbuhnya.

Hal itu sudah diawali dengan mendaftar Komcad di awal secara sukarela. Sehingga, prinsip sukarela sudah diakomodir. “Pembatasan lain yang juga memenuhi unsur HAM adalah Komcad memiliki Batasan waktu dan tidak berlangsung terus-menerus,” ucapnya.

Sementara terkait kekhawatiran masalah pembiayaan dari sumber selain APBN dan APBD, Doktor Bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Istanbul University, Turki itu sepakat bahwa harus diikat dengan mekanisme APBN.

“Jadi Kementerian Keuangan nanti musti membuat Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur mekanisme. Pembiayaan sumber lain tidak boleh berjalan sebelum Permen itu dikeluarkan dan disahkan,” tambahnya.

 

Membuka Peluang

Namun di sisi lain, sambungnya, ini justru membuka peluang warga negara untuk berpartisipasi. Misalnya, pihak swasta dapat ikut menyukseskan pendidikan bela negara tanpa musti membebankan APBN.

“Ini adalah ruang partisipasi publik yang sangat positif dalam agenda bela negara,” tuturnya. Arya melihat, di luar kekhawatiran kelompok masyarakat sipil tersebut, sejumlah poin perbaikan dari draft awal pemerintah juga telah memperkaya muatan menjadi jauh lebih maju dan progresif.

Khususnya dalam ukuran demokrasi, HAM dan kebebasan sipil. Diyakini oleh Arya, masuknya azas proporsionalitas itu juga bagus sekali. Azas itu untuk memastikan bahwa tindakan negara dalam melakukan mobilisasi harus proporsional.

“Azas proporsionalitas ini juga yang kerap digunakan oleh pengadilan HAM internasional,” jelasnya. Poin lain yang juga positif adalah terdapat muatan baru yang disepakati dalam pembahasan RUU.

“Yakni yang menegaskan urgensi optimalisasi sumber daya nasional selain untuk ancaman nyata. Antara lain seperti eparatisme dan juga untuk ancaman terkini,” terangya.

Meski draft awalnya hanya ancaman militer dan non-militer, namun RUU terkini lebih aktual menyepakati hybrid threats. Artinya serangan siber, disinformasi, tekanan ekonomi, pengiriman sekelompok pasukan non-militer juga dimasukkan dalam konsideran.

“Sebab memang tipe ancaman pertahanan sudah demikian berubah dari aspek kecepatan, skala dan intensitas. Jadi, doktrin dasarnya tetap pertahanan semesta. Tapi potensi yang diberdayakan lebih beragam secara kompetensi dan kepakaran,” paparnya.[sas]

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…