Connect with us

Hukum

Rommy Minta Jabatan Ketum PPP Dihapus Dalam Surat Dakwaan

Published

on

Bekas Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Romahurmuziy alias Rommy, memangkas suara PPP pada Pemilihan Umum 2019.

Begitu disampaikan bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu, saat membacakan eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019).

“Terlebih penangkapan saya pada tanggal 15 Maret 2019, atau 1 bulan sebelum pemilu 2019,” kata Rommy.

Penurunan suara PPP, menurut Rommy, secara politik tidak bisa dipisahkan dari imbas citra politik secara nasional karena penangkapan terhadap dirinya. Pada Pemilu 2014, PPP mendapatkan 39 kursi, kini perolehan kursinya menjadi 19 kursi DPR RI.

“Perolehan suara ini menjadikan PPP sebagai partai paling buncit dan nyaris tidak lolos ambang batas parlemen,” ungkap Rommy.

Rommy pun melimpahkan sebab penurunan suara PPP tersebut kepada penyelidik KPK. Ia mengatakan, “jika PPP nanti terjerembab di Pileg 2019, Andalah yang paling bertanggung jawab atas berkurangnya dukungan politik legislasi yang dibutuhkan umat secara nasional.”

Rommy pun meminta agar jabatannya sebagai ketua umum PPP dalam surat dakwaan dihapus karena dapat menimbulkan protes umat.

“Oleh karena itu, jika hari ini dan hari-hari selanjutnya kader dan fungsionaris PPP hadir di majelis yang mulia ini atau mengikuti secara live dari siaran media sosial semua hanya untuk mentabayun apakah penangkapan, kemudian dakwaan kepada saya ini murni perkara hukum, fiksi ilmiah atau operasi politik yang berbungkus penegakan hukum?” kata Rommy.

Diketahui, dalam perkara ini, Rommy didakwa menerima suap bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi terkait dengan pengangkatan keduanya dalam jabatan masing-masing. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Polda Kalbar Amankan Seorang Warga Pemilik Berbagai Jenis Senpi

Published

on

Foto: Dok NTMC Polri
Continue Reading

Hukum

954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Periode Pertama Jokowi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Prabowo Menteri, KontraS: Masa Depan HAM Indonesia Makin Runyam

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…