Connect with us

Hukum

RKUHP Atur Penyelenggara Negara Korup Dihukum Lebih Berat

Published

on

Jakarta, Realitarakyat – Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dan memasukkan sejumlah perbuatan tindak pidana korupsi penyelenggara negara, dengan ancaman hukuman yang lebih berat.

Draf revisi KUHP Pasal 602 menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Ketentuan itu merupakan sinkronisasi antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mengancamkan untuk setiap orang lebih tinggi dari ancaman minimum, khususnya bagi penyelenggara negara. Karena pasal 2 UU Tipikor mencantumkan ancaman minimum khusus paling rendah 4 tahun.

Sedangkan untuk penyelenggara negara, dalam Pasal 3 mencantumkan minimum khusus paling rendah 1 tahun. Artinya, KUHP ditujukan untuk melindungi pelaku yang tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi.

Bila di UU Tipikor yang lama, pejabat negara ancaman hukumannya minimum 1 tahun. Sementara dalam KUHP justru dinaikkan.

“Jadi melindungi pelaku yang tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi. Sebaliknya, memberikan ancaman hukuman lebih berat kepada pelaku yang memegang peran dalam pelaksanaan korupsi,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

RKUHP ini sebenarnya dijadwalkan akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR  RI, 24 September lalu. KUHP yang saat ini diberlakukan, adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda.

Yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Rencara revisi KUHP sendiri sudah dimulai dalam sebuah seminar pada tahun 1963.

Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman.

Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara. Namun, baru pada tahun 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP.[sas]

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

Semakin Memburuk, Mata Novel Baswedan Bisa Buta Permanen

Published

on

Ilustrasi Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…