Connect with us

Hukum

Kritik Terhadap Revisi KUHP Dilakukan Secara Sporadis dan Ad Hoc

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Guru Besar Hukum Pidana Muladi menyebutkan, kritik terhadap revisi KUHP dilakukan secara sporadis dan ad hoc. Artinya, tidak mendasar karena sebenarnya rancangan KUHP ini rekodifikasi total, bukan amendemen dan bukan revisi untuk membongkar pengaruh kolonial Belanda.

“Jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tetapi gagal berarti kita cinta penjajahan,” kata Muladi, Minggu (22/9). Terlebih lagi, dalam merumuskan KUHP, tim perumus selalu menggunakan margin appreciation dan testing stone atau batu penguji yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun1945, HAM dan kewajiban HAM dan azas-azas hukum umum, yang diakui bangsa-bangsa beradab.

RKUHP ini sebenarnya dijadwalkan akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR  RI, 24 September lalu. KUHP yang saat ini diberlakukan, adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda.

Yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Rencara revisi KUHP sendiri sudah dimulai dalam sebuah seminar pada tahun 1963.

Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman.

Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara. Namun, baru pada tahun 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP.[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

Semakin Memburuk, Mata Novel Baswedan Bisa Buta Permanen

Published

on

Ilustrasi Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…