Connect with us

Nasional

Inkonstitusional Bila DPR Tetap Sahkan RKUHP

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Jika Dewan Perwakilan Rakyat tetap ngotot menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dinilai inkonstitusional.

Pasalnya, pasal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dianggap melanggar UUD 1945.

Karenanya, bila tetap disahkan, rakyat Indonesia berhak menyatakan bahwa rezim Jokowi, yang menguasai mayoritas Parpol di Parlemen, telah membuat produk hukum yang diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Direktur Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), Aminudin, ketika dihubungi wartawan, Senin (23/9/2019) sore.

“RKUHP yang diajukan rezim Jokowi jelas dimaksudkan menghidupkan lagi pasal-pasal penghinaan Presiden itu kolonialisme dalam hukum positif di Indonesia,” kata dia.

Terlebih, atas pembahasan RKUHP yang sudah dibahas tingkat I di Komisi III DPR mendapatkan penolakan dari sejumlah daerah.

Itu disebabkan karena dampak penindasan serta rusaknya tatanan kemanusiaan dan demokrasi yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, hasil empat kali perubahan yang dilakukan MPR RI.

Meski pun publik tahu, di era reformasi pasal penghinaan ini masih sempat diberlakukan, termasuk di era Megawati Soekarnoputri. Tetapi, pada tahun 2006, Mahmakah Konstitusi sudah mencabut pasal penghinaan itu (145 dan 155 KUHP).

“Menurut MK pasal tersebut berlawanan dengan konstitusi (UUD 1945), yakni kemerdekaan menyetakan pendapat,” ujar dia. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Kata Helmy, Tayangan Asing di TVRI Tak Sampai 10 Persen

Published

on

Continue Reading

Headline

Soal Kasus Harun Masiku, ICW: KPK di Tangan Firli Melempem

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

DPRD DKI dan Mendagri Benarkan Ibu Kota Jakarta Akan Berakhir Bulan 6 Mendatang

Published

on

inilah Desain Ibu Kota Negara Yang baru di Kalimantan Timur versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending