Connect with us

Hukum

Di RKUHP, Zina dan Kumpul Kebo Hanya Bisa Diadukan Orang Terdekat

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Perbuatan zina dan kumpul kebo (kohabitasi) yang diatur dalam KUHP, hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampak dari perbuatan tersebut.

Pasal ini merupakan delik aduan, yang hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri atau orang tua atau anak. Jadi, pengaduannya dibatasi oleh orang-orang yang paling terkena dampak.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi. Dalam draf revisi KUHP pasal 417 ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya, dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.”

Sedangkan ayat (2) berbunyi, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.

Sehingga, tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian. Karena perzinahan ini dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan masyarakat kota besar.

Sedangkan mengenai kumpul kebo, diatur dalam pasal 419 ayat (1). “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.

Kohabitasi merupakan delik aduan dan yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri, anak dan orang tua. Dapat juga dilakukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lain, sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/istri, anak, dan orang tua serta pengaduan dapat ditarik.

“Itu hukumannya enam bulan. Jadi tidak bisa langsung ditahan. Enam bulan atau denda,” ujar Yasonna. Zinah dan kumpul kebo ikut diatur, karena bila tidak diatur, maka pemerintah dapat dipersepsikan menyetujui perzinahan.

“Kalau kita tidak atur, pemerintah atau Menkumham dikatakan menyetujui perzinahan. Kalau itu lebih berat buat saya. Jadi jangan diputar balik,” tukasnya.

 

Travel Warning

Yasonna juga mengaku sudah menjelaskan kepada salah satu dubes negara sahabat. Menurut dia, ada salah satu berita di Australia yang menjadi semacam ‘travel warning’ agar jangan datang ke Indonesia.

“Saya kemarin ketemu dengan seorang Dubes. Saya jelaskan kepada mereka, seolah-olah negara kita ini akan menangkapi semua orang. Bahkan sampai jutaan orang akan masuk penjara hanya karena kohabitasi. Itu tidak mungkin terjadi, karena delik aduan,” tuturnya.

Apa yang disampaikannya sekaligus klarifikasi. Karena dia tidak ingin seolah-olah dunia akan kiamat karena semua orang akan ditangkapi. Adapun Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta agar Menkumham menunda pembahasan dan menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat.

Revisi KUHP dalam masa pemerintahan Jokowi, dimulai sejak Presiden mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP pada 5 Juni 2015. Namun selalu tertunda.

Sebelumnya RKUHP dijadwalkan akan disahkan pada rapat paripurna DPR 24 September 2019. KUHP yang saat ini diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Rencana revisi KUHP sendiri sudah dimulai sejak salah satu seminar pada tahun 1963. Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda.

RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan, ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman. Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara, namun baru pada 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP.[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

Semakin Memburuk, Mata Novel Baswedan Bisa Buta Permanen

Published

on

Ilustrasi Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…