Connect with us

Hukum

Tak Serang Harkat dan Martabat, Penghinaan Terhadap Kebijakan Presiden Tak Dipidana

Published

on

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Foto: Ist/Net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden, tidak akan dipidana. Demikian bunyi yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah ditunda.

Namun menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden bukan berarti bisa bebas mencaci-maki harkat martabatnya. Hal tersebut disampaiksan Yasonna dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi dan tim, Minggu (22/9).

Dalam pasal 218 RKUHP ayat (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sedangkan ayat (2) tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan antara lain Pasal 241, 247 atau 354. Pasal ini merupakan delik aduan dan terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Agar penghinaan tersebut diproses aparat penegak hukum, maka harus ada pengaduan tertulis oleh presiden atau wapres.

Istilah yang digunakan bukan penghinaan, tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum.

“Termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah,” ujar Yasonna. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela, dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM.

Sedangkan dalam ketentuan, tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Sedangkan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat, kata dia, bisa disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres.

“Dan terakhir, ketentuan ini merupakan delik materiil yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers membungkam ya,” tandas Yasonna.

 

Tidak Becus

Seperti contoh adalah penerapan pasal tersebut kepada dirinya, terkait kebijakan yang diambil selaku Menteri Hukum dan HAM. Bila ada yang mengatakan bahwa dirinya tak becus mengurus Undang-undang dan lembaga pemasyarakatan, maka itu sah-sah saja.

“Tapi kalau kamu bilang saya ‘anak haram jadah’ maka kukejar kau sampai ke liang lahat. Itu bedanya antara harkat martabat dengan kritik,” imbuhnya. Adapun pengesahan RKUHP pun akhirnya diminta ditunda oleh Presiden Joko Widodo.

Karena masih ada sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang. Presiden juga berharap pengesahan RKUHP itu dilakukan DPR periode 2019-2024. Saat itu, Presiden juga meminta Yasonna untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat.

Revisi KUHP ini sudah dimulai sejak 2016 lalu namun selalu tertunda. Sebelumnya RKUHP dijadwalkan akan disahkan pada rapat paripurna DPR 24 September 2019.

KUHP yang saat ini diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

Semakin Memburuk, Mata Novel Baswedan Bisa Buta Permanen

Published

on

Ilustrasi Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…