Connect with us

Hukum

Sanksi Soal Unggas Direndahkan Hukumannya

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pengaturan soal unggas yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih dibutuhkan oleh petani. Ketentuan pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama.

Tetapi, menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, pada saat ini di pedesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani. Diketahui, revisi KUHP Pasal 278 menyebutkan, “Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

Jadi, kata dia, setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun, justru ancamannya dibuat kategori dua. Yang mana menjadi lebih rendah dari apa yang diatur KUHP.

“Mengapa ini masih diatur? Karena masih ada desa,” kata Yasonna. Dalam KUHP lama disebutkan dalam Pasal 548, “Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”

Menurut Yasonna, masyarakat di Indonesia khususnya di desa-desa, masih agraris. Dimana banyak masyarakat yang membibitkan, menyawah dan lainnya. Bila ada orang usil, maka yang bersangkutan tidak terkena pidana badan.

“Dia hanya denda dan itu ada KUHP lama. Di KUHP lama, lebih berat sanksinya. Nah, kita buat lebih rendah. Jadi, jangan dikatakan mengkriminalisasi,” ucapnya.[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

Semakin Memburuk, Mata Novel Baswedan Bisa Buta Permanen

Published

on

Ilustrasi Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…