Connect with us

Politik

Penundaan RKUHP, Masyarakat Jangan Lengah Seperti RUU KPK

Published

on

Pengamat Politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Keputusan yang diambil Presiden RI Joko Widodo, untuk menunda Rancangan Undang Undang KUHP yang telah dibahas DPR priode 2014-2019, tak terlepas dari maraknya protes publik yang semakin hari, semakin membesar.

Demikian pendapat Pengamat Politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti kepada wartawan, Minggu (22/9/2019).

Terlebih, basis protesnya mulai berpindah dari dunia maya ke dunia nyata, yang diorganisir oleh kampus-kampus, di mana fasilitator utamanya adalah para dosen dan mahasiswa yang umumnya jadi basis pemilih Jokowi.

“Kita semua dapat memahami, gejala protes dunia maya ke jalanan itu sesuatu yang tak terhindarkan,” kata Ray.

Apalagi mahasiswa sudah dua kali dikecewakan presiden terkait dengan pemilihan capim KPK dan penetapan revisi UU KPK, yang mana protesnya begitu saja diabaikan oleh presiden. Dan tak selesai, presiden terus membiarkan kekecewaan itu bertumpuk dengan ngotot membahas serangkaian RUU yang hampir seluruhnya memudahkan para koruptor mendapatkan hak-hak istimewa mereka, dan saat yang sama masyarakat mandapat pengekangan kebebasan sebagai warga negara.

“Akhirnya, mahasiswa bergerak. Kaum cendekiawan tak kalah kuat melakukan protes, ditambah dengan berbagai elemen masyarakat Madani.”

Jika presiden memang mengabaikannya, kata Ray, seperti presiden melakukannya pada capim KPK dan UU KPK, tak sulit membayangkan aksi-aksi protes itu akan berujung jadi protes massal. Sekalipun, lanjut dia, upaya mengeliminasinya dilakukan misalnya dengan mengudarakan cap taliban dan radikalis yang dipompa melalui mesin robot, tak jua menyurutkan protes yang ada.

“Presiden yang baru saja mendapat mandat rakyat dengan susah payah itu, akhirnya memang harus menunda rencana penerapan RKUHP,” kata dia.

Sekalipun begitu, adalah penting untuk mencermati penundaan ini. Pertama Istilah yang dipakai presiden adalah menunda sampai ditetapkannya anggota DPR 2019-2024.

“Redaksi ini sama dengan redaksi yang dipakai pada tahun 2017 revisi UU KPK. Redaksi yang dipakai adalah menunda,” kata dia.

Karena redaksinya menunda, lanjut dia, maka DPR yang sekarang merasa tidak perlu melakukan proses pembahasan UU sebagaimana termaktub dalam tatib DPR atau UU MD3. Seperti halnya, revisi UU KPK begitu saja masuk dalam pembahasan, sekalipun tidak dicantumkan di Prolegnas prioritas.

“Tidak ada dengar pendapat, dibahas dengan tertutup, diparipurnakan tanpa quorum. Situasi yang sama, sangat mungkin terjadi besok hari dalam rangka revisi KUHP ini. Kesiagaan masyarakat perlu terus dijaga,” kata dia.

Kemudian yang kedua, kata dia, sekalipun dinyatakan penundaan ini karena menyangkut beberapa poin dalam RKUHP, tapi poin mana saja yang dianggap jadi sebab penundaan belum disampaikan secara jelas. Hal ini juga mengingatkan pada peristiwa revisi UU KPK. Saat itu presiden menyatakan menolak poin-poin tertentu dalam revisi UU KPK.

Bahkan istilah yang dipakai presiden menolak DPR, padahal faktanya hanya dua pasal yang benar-benar presiden berbeda pendapat dengan DPR. Dua pasal lain yang diungkap presiden memang sama dengan draf revisi UU KPK yang tengah dibahas.

“Jadi ada mobilisasi isu seolah presiden berbeda dengan DPR, pada hal tak ada yang secara subtantif perbedaan itu.” katanya.

Ditambah lagi, kata dia, dengan istilah ‘bertempur’ yang diucapkan presiden yang seolah memperlihatkan posisi dirinya yang bertolak belakang secara ketat dan tajam dengan DPR. Faktanya, siangnya presiden menyetir istilah bertempur itu, malamnya pemerintah dengan DPR setuju membawa hasil revisi UU KPK ke paripurna.

“Oleh karena itu, tetap perlu kesiagaan masyarakat Madani dengan penundaan RKUHP dan RUU lainnya. Agar tidak terpana lagi seperti sebelumnya, yang justru memudahkan presiden dan DPR membawa hasil revisi ke paripurna. Intinya, jangan sampai masyarakat luput lagi,” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Tak Mau Jadi Beban Jokowi, PAN Klaim Tetap Jadi Oposisi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Nasional

AKD DPR RI Terbentuk, Fraksi PDIP Dapat Posisi Ketua di Tiga Komisi

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (foto: ist/net)
Continue Reading

Politik

AKD Belum Terbentuk, Dewan Milenial Banyak Terlibat

Published

on

Dave Laksono Golkar / Net
Continue Reading




Loading…