Connect with us

Hukum

Penundaan RKUHP Dinilai Tepat

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Permintaan penundaan pengesahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP dinilai sudah tepat.

Langkah tersebut, dinilai supaya dapat merombak semua pasal yang dinilai kontroversi di ruang publik.

Demikian disampaikan Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nur Annisa Yura, di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).

“Yang kita mau (daribpenundaan) sebenarnya pembatalan pada pasal-pasal yang dipersoalkan, itu dirombak total,” kata Dinda.

“Dirombak secara perspektif, dirombak secara keberpihakan terhadap masyarakat dan sebagainya.”

Ia memaparkan, pasal-pasal yang dinilai kontroversi seperti pemidanaan terhadap pelaku aborsi, penghinaan terhadap presiden, dan pemidanaan terhadap gelandangan.

Dia mengatakan, sejunlah pasal yang mengatur gelandangan, misalnya dipidana bertentangan dengan konstitusi.

“Karena konstitusi mengatakan bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, dengan adanya pasal (KUHP) ini justru negara menyingkirkan,” kata dia.[ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

KPK Siap Hadapi Gugatan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Masih Berharap Polisi Ungkap Pelaku Penyerang Novel

Published

on

Novel Baswedan / Net
Continue Reading

Hukum

Semakin Memburuk, Mata Novel Baswedan Bisa Buta Permanen

Published

on

Ilustrasi Novel Baswedan / Net
Continue Reading




Loading…