Connect with us

Nasional

Ini Aturan Kontrasepsi dan Pidana Pelaku Aborsi di RKUHP

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Aturan soal mempertunjukkan alat kontrasepsi bagi anak-anak dalam KUHP adalah demi mencegah seks bebas terhadap anak. Ketentuan ini untuk memberikan pelindungan kepada anak agar terbebas dari seks bebas.

Dalam pasal 414 draf Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disebutkan “Setiap Orang yang secara terang terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I”.

Ancaman pidananya jauh lebih rendah dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini dan pasal ini tidak menjerat kepada orang yang telah dewasa. Publik salah mengerti mengenai aturan KUHP ini. Dalam pasal ini terdapat pengecualian jika dilakukan untuk program KB, pencegahan penyakit menular, kepentingan pendidikan dan untuk ilmu pengetahuan serta tidak dipidana jika yang melakukan hal tersebut adalah relawan yang kompeten yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

“Karena ini adalah hukum pidana mengkodifikasi, ketentuan hukum-hukum pidana kita atur dan ancaman hukum pidananya itu lebih rendah dari KUHP yang ada sekarang maka kita buat dia dalam generik formnya, karena ini adalah KUHP bersifat kodifikasi yang terbuka,” Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam konferensi pers Jumat (20/9/2019) ditulis Minggu (22/9/2019).

Sementara, ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) lebih rendah dibanding KUHP yang kini berlaku.

Dalam pasal 470 draf revisi KUHP perempuan yang menggugurkan (aborsi) atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ancaman pidana tersebut lebih rendah dari KUHP yang kini berlaku, yaitu 12 tahun penjara.

Hukuman tersebut, kata dia tidak berlaku bagi korban perkosaan maupun karena alasan medik. “Seorang perempuan yang diperkosa, oleh karena dia tidak menginginkan janinnya dalam tahapan terminasi tertentu dapat dilakukan karena alasan medik misalnya mengancam jiwa. Tidak seolah-olah kita ciptakan ini seolah langit akan runtuh dan kita akan menangkapi semua orang. Ini saya perlu klarifikasi.

Sedangkan untuk gelandangan dalam pasal 432 draf revisi KUHP menyebutkan setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Rp1 juta).

Selain itu, gelandangan juga dapat dijatuhi pidana alternatif berupa pengawasan dan kerja sosial serta dapat dikenakan tindakan misalnya kewajiban mengikuti pelatihan kerja.

RKUHP dijadwalkan akan disahkan pada rapat paripurna DPR 24 September 2019. Namun, Presiden Jokowi meminta menunda untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat.

Revisi KUHP dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai sejak Presiden mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP pada 5 Juni 2015 namun selalu tertunda.

KUHP yang saat ini diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Rencara revisi KUHP sendiri sudah dimulai sejak satu seminar 1963. Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman. Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara namun baru pada 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

AKD DPR RI Terbentuk, Fraksi PDIP Dapat Posisi Ketua di Tiga Komisi

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (foto: ist/net)
Continue Reading

Nasional

Posisi Wakil Menteri Diharapkan dari Kalangan Profesional

Published

on

Direktur Eksekutif Indostrategi Arif Nurul Imam. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

PKS Jadi Opsisi, Pengamat: Daya ‘Gedor’ Mardani Ali Sera Belum Setara Fahri Hamzah

Published

on

Pengamat politik Ujang Komarudin. (foto: ist/net)
Continue Reading




Loading…