Connect with us

Opini

Apakah Menkeu Sudah Bayar Utang ke PLN

Published

on

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng / Net

Oleh: Salamuddin Daeng

TIDAK hanya kepada Pertamina pemerintah berutang dalam jumlah besar, namun juga kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jika utang ini tidak dibayar maka sudah dapat dipastikan PLN makin cepat bangkrut dan akan banyak lagi pembangkit pembangkit milik PLN yang akan shutdown.

Dalam laporan keuangan PLN 2018 tercatat PLN mengalami kerugian sebelum subsidi senilai Rp 35,29 triliun lebih. Besarnya utang subsidi listrik pemerintah mencapai Rp 48,10 triliun dan besarnya utang pemerintah dari kompensasi atas pergantian biaya Pokok Penyediaan (“BPP”) tenaga listrik Rp 23,17 triliun lebih.

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan PLN dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.02/2019 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (“ESDM”) No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2017.

Kompensasi dari Pemerintah adalah penggantian Biaya Pokok Penyediaan (“BPP”) tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi diakui sebagai pendapatan PLN.

Jika seluruh utang pemerintah dibayar maka PLN paling sedikit akan memperoleh laba tahun berjalan 2018 senilai Rp 11,57 triliun. Namun tidak gampang menagih kepada pemerintah, mengingat besarnya utang pemerintah sendiri baik utang luar negeri kepada lembaga keuangan internasional dan kepada Negara lain, Maupin utang obligasi Negara yang menjadi prioritas pemerintah.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018, Pemerintah menyetujui penggantian Biaya Pokok Penyediaan (“BPP”) tenaga listrik atas beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan dengan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp 7,5 triliun lebih.

Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, BPK RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu subsidi listrik tahun anggaran 2018 No.01/PDITSubsidi/PJ/04/2019 yang menetapkan bahwa hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2018 adalah sebesar Rp48,10 triliun lebih.

Selain pemerintah, pihak lain yang memiliki utang besar kepada PLN termasuk BUMN, dan pihak swasta lainnya. dalam laporan keuangan PLN disebutkan Piutang tidak lancar PLN yakni Piutang pihak berelasi Rp 1,03 trilun lebih, piutang lain-lain Rp 961 miliar. Selanjutnya Piutang tidak lancar yakni kepada Pihak berelasi Rp 593,64 miliar, kepada Pihak ketiga atau swasta mencapai Rp 23,21 triliun lebih dan piutang lain lain mencapai Rp 9,51 trilun.

Utang listrik berbagai pihak kepada PLN ini tentu merupakan sebuah ironi ditengah kesulitan keuangan yang dihadapi PLN dan besarnya utang PLN baik obligasi maupun kepada bank. PLN harus menanggung Bunga atas utangnya, namun tidak menerima bunga atas piutangnya. PILU.

Note :

Berikut daftar kewajiban PLN yang berbunga :
1. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Rp 407,17 triliun
2. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Rp 157,89 triliun
3. Didalamnya ada Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masingmasing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031. Tahun 2018 senilai US$ 465.34 juta dan 2017: US$ 490.29 juta.
4. Didalamnya ada Utang bank jangka panjang Rp 152,96 triliun dan utang kepada bank jangka pendek Rp 28,15 triliun.
5. Di dalamnya ada Utang obligasi dan sukuk ijarah Rp 131,68 triliun dan jangka pendek Rp 2,12 triliun. [***]

*Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Opini

Membangun Nasionalisme dan Merawat Kemajemukan

Published

on

Continue Reading

Opini

Jokowi Tidak Bisa Dimakzulkan

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis / Net
Continue Reading

Opini

Why Are Papuans Angry at Migrants?

Published

on

Aktivis HAM, Natalius Pigai / Net
Continue Reading




Loading…