Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Semangat Kolonial Masih Tertanam dalam RKUHP

Published

on

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. (foto: dok YLBHI)

Jakarta, Realitarakyat.com – Semangat kolonial tampaknya masih tertanam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tak heran bila RKUHP yang akan disahkan DPR ini, mengundang reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah elemen masyarakat, sependapat dengan Jokowi agar RKUHP ditunda pengesahannya. Sebab, banyak pasal yang dinilai justru bertolak belakang dengan semangat reformasi, dimana KUHP yang saat ini berlaku, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati menilai, masih banyak pasal yang multitafsir dalam RKUHP. Pasal-pasal tersebut berpotensi menjadi persoalan baru bila diterapkan di tengah masyarakat.

“Indonesia merevisi KUHP karena merupakan peninggalan kolonial Belanda, sehingga jangan sampai RKUHP memiliki semangat kolonial juga di dalamnya. Karena, banyak pasal yang secara substansi bermasalah. Misalnya membungkam kebebasan sipil, pasal makar, dan pasal menghina presiden,” ujar Asfin, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Bahkan, kata dia, ada pasal yang menyasar ruang pribadi di RKUHP, seperti terkait dengan perzinahan, karena pandangannya relatif.

pada kesempatan itu, Asfin juga mengingatkan bahwa hasil perubahan KHUP nanti adalah sebuah produk peraturan yang lebih maju.

“Namun dalam RKUHP, malah jadi menambah-nambah pidana pemenjaraan. Padahal saat ini dibutuhkan bentuk pemidanaan baru. Saya membayangkan bila RKUHP ini disahkan, bakal banyak orang masuk penjara. Sementara penjara atau lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini, sudah penuh (over capacity). Jadi harapan penjara tidak penuh, tidak akan terjadi,” ujarnya menambahkan. (ndi)

Loading...
Baca Juga :   KEJARI LABUSEL TAHAN DUA TERSANGKA KORUPSI PENGADAAN SERAGAM SEKOLAH
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Soal Perppu KPK, Mahfud Sebut Jokowi Dilematis

Published

on

Presiden Jokowi / Net
Continue Reading

Hukum

Menteri Tjahjo Minta Publik Tak Perdebatkan Pejabat Daerah Kena OTT KPK

Published

on

Mendagri Tjahjo Kumolo / Net
Continue Reading

Hukum

Tak Dilibatkan Pemilihan Menteri, PDIP: KPK Jangan Kepo!

Published

on

Politikus PDIP Masinton Pasaribu / Net
Continue Reading




Loading…