Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

IPW: Pimpinan KPK Tak Punya Harga Diri dan Ilegal

Published

on

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. (Foto: Ist/Net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah mengembalikan mandatnya ke Presiden Joko Widodo, tapi masih tetap duduk dan bertahan dengan jabatannya di KPK, dinilai menjilat ludah sendiri.

“Mereka patut dianugrahi gelar sebagai orang yang paling tidak punya malu sedunia, karena sudah menjilat ludahnya sendiri dan tidak punya harga diri lagi,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Sabtu (21/9).

Karenanya, dia merasa heran bahwa di KPK yang super body itu ternyata ada tipe pemimpin ngawur. Dia juga mempertanyakan integritas seperti apa yang bisa diharapkan bila mereka masih memimpin KPK.

“Terbukti, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan perasaan masyarakat. Mengingat mereka sudah sesumbar dan gagah berani membuat jumpa pers mengembalikan mandatnya. Seharusnya, mereka kembali menggelar jumpa pers untuk meminta maaf dan meminta ampun pada Presiden Jokowi maupun kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menambahkan, melihat ulah konyol ketiga pimpinan KPK itu, maka masyarakat tidak pantas lagi menghargai mereka. Ketiganya juga dinilai tidak pantas lagi menerima gaji dan fasilitas dari KPK.

“Presiden Jokowi tidak perlu menanggapi ketiga orang yang tidak punya malu tersebut. Jika hal itu terjadi di Jepang, orang-orang seperti itu pasti sudah harakiri karena tak kuat menanggung malu,” tandasnya.

 

Menyelesaikan Tugas

Anehnya, kata dia, dalam jumpa pers pada Jumat (20/9) Humas KPK memastikan bahwa lima pimpinan anti rasuah itu akan menyelesaikan tugasnya. Yakni hingga akhir masa jabatan pada 21 Desember.

“Artinya, ketiga pimpinan KPK yang sudah sesumbar mengembalikan mandatnya itu masih tetap bercokol di KPK. Padahal, mereka sudah tidak punya mandat,” tegasnya.

Seharusnya, kata Neta, jika mereka masih tetap mau bercokol di KPK, mandat yang sudah dikembalikan itu, mereka ambil lagi. Baru kemudian mereka sah secara hukum bercokol di KPK dan bukan pimpinan ilegal tanpa mandat.

Baca Juga :   Polda Jabar , Anggota Banser Pembakar Bendera Bertuliskan Tauhid Tak Penuhi Unsur Niat Jahat

“Tapi anehnya, walau sudah ilegal, Humas KPK menegaskan pimpinan itu akan tetap bekerja memberantas korupsi sampai akhir jabatan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka bersikap semau sendiri dan seenaknya dan seolah olah KPK adalah milik kelompoknya,” imbuh Neta.

Dia menilai, pimpinan KPK itu telah bertindak tanpa berpikir panjang, sangat naif dan sangat kekanak-kanakan. Seharusnya, jika tiga pimpinannya sudah mengembalikan mandatnya ke presiden, mereka tidak berhak lagi berada di KPK.

“Dengan demikian, pimpinan KPK tersebut tidak sah dalam mengambil kebijakan. Sehingga jika KPK melakukan OTT dan menetapkan tersangka, tindakan itu tidak sah, ilegal dan bisa dipraperadilankan. Publik harus disadarkan bahwa saat ini KPK dipimpin orang orang ilegal,” tukasnya.[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Panglima TNI dan Kapolri Gelar Apel Keamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar apel persiapan keamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. (foto:ist/net)
Continue Reading

Nasional

Moeldoko: Tak Boleh Demo Agar Pelantikan Presiden Bisa Khidmat

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko / Net
Continue Reading

Nasional

Rentan Konflik dan Berbiaya Tinggi, Pengamat ini Sarankan Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Published

on

Pengamat politik, Munandi Saleh (foto:ist/net)
Continue Reading




Loading…