Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Tak Punya Pilihan, Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri Jabat Plt Menpora

Published

on

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri ditunjuk Jokowi menjabat Plt Menpora

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga.

Lalu apa alasan Jokowi pilih Hanif? Menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, penunjukan Hanif karena Presiden tidak memiliki banyak pilihan. Namun ketika ditanya apakah karena Hanif sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)? Pratikno dengan tegas menjawab, iya. “Iya (karena kader PKB),” ujar Pratikno, saat ditemui wartawan, di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Untuk tidak banyak pilihan, kata Praktikno, ada beberapa menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR.

“Ya, ada beberapa pertimbangan kan, pilihannya tidak banyak. Kan ada beberapa menteri yang nanti dilantik pada tanggal 1 Oktober, dilantik sebagai anggota DPR,” katanya menambahkan.

Sebut saja, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Oleh karena itu pilihannya tidak banyak, akhirnya Pak Presiden memutuskan Pak Hanif sebagai Plt,” ucap Pratikno lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, Imam Nahrawi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Kamis (19/9/2019). Pengunduran diri Imam, karena dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Imam dan asistennya, Miftahul Ulum ditetapkan sebagai tersangka kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

“Dalam penyidikan tersebut, KPK menetetapkan dua orang tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga,” kata Alex, dalam konferensi pers, di gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp14,7 miliar melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp11,8 miliar.

Baca Juga :   Dasco Jaminkan Diri untuk Eggi Sudjana

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018,” ujar Alex. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kasus SPAM, Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang ke KPK

Published

on

Continue Reading

Hukum

Jokowi Kembali Catat Sejarah Buruk soal HAM bila Koalisi dengan Prabowo

Published

on

Prabowo dan Jokowi / Net
Continue Reading

Hukum

Penegakan Hukum dan HAM Era Kedua Jokowi Diprediksi Makin Kelam

Published

on

Presiden RI Joko Widodo / Net
Continue Reading




Loading…