Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Revisi UU Pemasyarakatan Lengkapi Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Published

on

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana {Foto: Realitarakyat.com/Bisma Rizal)

Jakarta, Realitarakyat.com – Upaya melemahkan pemberantasan korupsi, dinilai menjadi semakin lengkap. Hal itu karena adanya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“Karena dalam revisi tersebut, seorang narapidana korupsi tidak memerlukan rekomendasi penegak hukum yang menangani perkaranya untuk mendapatkan remisi,” kata peneliti  Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat diskusi yang digelar di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9).

Menurutnya, tahun 2019 menjadi lengkap sudah. Dimana dari lima pimpinan KPK baru, ada figur yang bermasalah. Selain itu, KPK juga diperlemah dengan adanya regulasi UU KPK.

“Dan ketika pelaku korupsi dipenjara, dia dapat kemudahan pengurangan hukuman melalui RUU Pemasyarakatan,” kritiknya. Saat ini, dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Pemasyarakatan sebelum revisi, ada ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).

“Adapun PP yang ada saat ini adalah PP Nomor 99 Tahun 2012, yang mensyaratkan  hak remisi dan pembebasan bersyarat bisa diperoleh. Khususnya jika narapidana kasus korupsi menjadi justice collaborator (JC), serta mendapat rekomendasi dari KPK,” ujarnya.

Menurut Kurnia, revisi Undang-undang ini menghilangkan sifat implementasi extraordinary crime. “Karena, memang harus ada syarat khusus bagi orang yang ingin mendapatkan pengurangan hukuman,” ucapnya.

Kurnia menjelaskan, alasan dibutuhkan rekomendasi penegak hukum adalah karena mengetahui persis konstruksi kasus. Sehingga, kombinasi antara pemasyarakatan dan penegak hukum jadi sesuatu yang penting untuk menilai.

“Apakah orang ini layak atau tidak layak diberikan pembebasan bersyarat,” tandasnya.[sas]

Loading...
Baca Juga :   Presiden Jokowi Akan Menyerahkan SK Perhutanan Sosial ke 13 Kelompok Tani Tuban
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

UU Baru Segera Berlaku, KPK Siapkan Perkom Antisipasi

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo / Net
Continue Reading

Hukum

Walikota Medan Terima Suap Buat Tutupi Biaya Plesiran Keluarga ke Jepang

Published

on

Walikota Medan Dzumil Eldin Jadi Tersangka / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Kembali Usulkan Bangun Lapas Khusus Koruptor di Nusakambangan

Published

on

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (foto:ist/net)
Continue Reading




Loading…