Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

KPK Sarankan Fahri Hamzah Baca UU

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Jakarta, Realitarakyat.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyarankan para pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk membaca UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Karena menurutnya, berdasarkan ketentuan tersebut, lima orang pimpinan KPK masih berhak menetapkan sebagai tersangka.

Karena masa jabatan mereka berakhir pada 21 Desember 2019. Hal itu sesuai dengan Pasal 34 UU KPK yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun. Serta Surat Keputusan Presiden No 133/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK masa jabatan Tahun 2015-2019 yang dimulai sejak 21 Desember 2015.

“Dengan demikian, terhitung sejak dilantik Presiden Republik Indonesia sejak 21 Desember 2015, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, masa jabatan Pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 21 Desember 2019 nanti,” kata Febri, dalam siaran pers, Jumat (20/9/2019).

Febri menambahkan, soal pengunduran diri tiga pimpinan KPK bahwa itu belum berkuatan hukum tetap. Sebab, merujuk pada ayat (3) UU No 30 Tahun 2002 pemberhentian pimpinan KPK diputuskan oleh presiden.

“Atas dasar itulah pimpinan KPK tetap sah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pelarangan ke luar negeri, penggeledahan, penyitaan hingga penetapan tersangka baru sampai proses persidangan dan eksekusi,” jelasnya.

Febri pun menyebutkan, bagi para pihak-pihak yang masih menghubungkan antara penanganan perkara yang dilakukan KPK dengan pernyataan pimpinan KPK, diminta membaca kembali UU tersebut.

“Termasuk penyidikan yang melibatkan Menpora, dengan pernyataan Pimpinan KPK pada hari Jumat lalu, mereka kami sarankan untuk membaca kembali UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” kata Febri.

“Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya bersifat politis dan asumsi, tetapi memiliki dasar hukum,” katanya.

Baca Juga :   Komnas HAM Sebut Pemerintahan Jokowi Belum Serius Selesaikan Kasus HAM

Sebelumnya, Fahri mempertanyakan status pimpinan KPK yang masih aktif bekerja, bahkan bisa menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Menurut Fahri, tiga pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang sudah mundur dari jabatan seiring pernyataan menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

“Bagi saya, ini ada semacam konflik moral luar biasa yang harusnya tak boleh terjadi di lembaga seperti KPK,” ujar Fahri, saat dihubungi, Kamis (19/9/2019).

Dua Pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif pada Jumat (13/9/2019) menyatakan, menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Kasus SPAM, Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang ke KPK

Published

on

Continue Reading

Hukum

Jokowi Kembali Catat Sejarah Buruk soal HAM bila Koalisi dengan Prabowo

Published

on

Prabowo dan Jokowi / Net
Continue Reading

Hukum

Penegakan Hukum dan HAM Era Kedua Jokowi Diprediksi Makin Kelam

Published

on

Presiden RI Joko Widodo / Net
Continue Reading




Loading…