Connect with us

Hukum

Hari Jumat, Aher Tiga Kali Diperiksa KPK soal Meikarta

Published

on

Bekas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada bekas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Hari ini, Jumat (20/9/2019), adalah kali ketiga politikus Partai Keadilan Sejahtera itu ‘diundang’ KPK, dalam kapasitasnya sebagai saksi, untuk melengkapi berkas tersangka Sekretaris Daerah non-aktif Jawa Barat, Iwa Karniwa, dalam kasus dugaan suap izin proyek Meikarta.

Kabar adanya pemeriksaan terhadap politikus yang karib disapa Aher itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

“Ahmad Heryawan akan dimintai keterangannya selaku saksi,” kata Febri melalui pesan singkat.

Aher sebelumnya juga pernah diperiksa terkait hal yang sama pada tanggal 27 Agustus 2019. Aher pun memenuhi panggilan KPK. Usai menjalani pemeriksaan, saat itu Aher kepada awak media mengaku diberondong pertanyaan oleh KPK. Salah satunya terkait fungsi Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah (BKPRD).

“Tentang BKPRD, ditanya fungsinya. Fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin,” kata Aher, Selasa (27/9/2019).

Menurut keterangan Aher kala itu, sebelum dipimpin Iwa, BKPRD sempat digawangi bekas Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Sampai akhirnya, kata Aher, pada 2018 Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional (BKPRN), termasuk BKPRD dibubarkan dan diserahkan ke dinas terkait.

“Maka diserahkanlah tugas dan fungsinya ke Dinas Bina Marga dan penataan ruang. Itu ya di situ,” ujarnya.

Soal izin Meikarta, Aher mengklaim tidak pernah menandatangani perizinan itu. Bahkan berkas perizinan Meikarta, kata Aher, tidak pernah sampai ke meja kerja Aher.

Tahun sebelumnya, pada medio Oktober 2018, Aher juga pernah diperiksa KPK. Tercatat ia pernah diperiksa sebagai saksi untuk terpidana mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Terbaru, KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka.

Iwa diduga terima Rp 900 juta untuk muluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Polda Kalbar Amankan Seorang Warga Pemilik Berbagai Jenis Senpi

Published

on

Foto: Dok NTMC Polri
Continue Reading

Hukum

954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Periode Pertama Jokowi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Prabowo Menteri, KontraS: Masa Depan HAM Indonesia Makin Runyam

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…