Connect with us

Nasional

Bamus DPR akan Pertimbangkan Permintaan Jokowi

Published

on

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Ist/Net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, akan mempertimbangkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHP. Penundaan dilakukan untuk mendengarkan permintaan pemerintah.

“Sekaligus juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat, yang menghendaki pengesahan RUU KUHP ditunda,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9).

Dia juga yakin, semua fraksi di DPR RI akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. Pria yang biasa disapa Bamsoet itu juga sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR.

Rencananya, pembahasan penundaan itu akan dilakukan pada Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus. Seperti diketahui, pengambilan keputusan tingkat I sudah dilakukan di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM.

“Tinggal ketok palu di paripurna untuk pengesahan yang rencananya akan digelar pada Selasa (24/9),” ujarnya. Tidak hanya itu, lanjutnya, jika pada rapat Bamus tanggal 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

“Sebagai pimpinan DPR, kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR. Khususnya terkait penyempurnaan RUU KUHP,” tandasnya.

 

Kontroversial

Dalam kesempatan anggota DPR itu, dia juga mengakui masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Hal itu yang akan dibahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat.

“Beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain adalah yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers dan penghinaan terhadap kepala negara. Memang tidak mudah kita berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, menggantikan KUHP kolonial peninggalan Belanda. Saya bisa merasakan tekanannya yang luar biasa,” paparnya.

Dikatakan, dalam pembahasan RUU KUHP, DPR juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT). Setidaknya, ada 14 perwakilan negara-negara Eropa, termasuk negara besar tetangga.

“Saya tidak perlu sebutkan namanya. Negara itu tidak ingin adanya pelarangan LGBT dalam KUHP kita. Mereka menginginkan LGBT tumbuh subur di Indonesia. Sikap DPR tegas, kita penentang terdepan untuk LGBT berkembang di Indonesia,” tegasnya.[sas]

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

PWI Tolak Pemberian Sanksi Lewat PP dalam Omnibus Law Ciptaker

Published

on

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Diminta Jaga Data Hasil Survei BPS

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Penuhi Kebutuhan 120 Ribu Jamaah Haji Indonesia, Koperasi Iko Sero Ekspor 480 Ton Bumbu Rendang ke Saudi

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending