Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Tak Penuhi Asas Keterbukaan, Jadi Alasan Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Dalam hitungan hari, DPR dapat mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Undang-Undang.

Dalam hitungan hari pula setelah disahkan, UU KPK hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka yang menggugat adalah 18 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Tidak terpenuhinya asas keterbukaan dalam pembahasan revisi UU KPK, menjadi alasan bagi mahasiswa untuk melayangkan gugatan judicial review ke MK. Gugatan sudah diterima MK pada Rabu (18/9/2019).

Hal itu diakui Kepala Bagian Humas dan Pemberitaan MK, Fajar Laksono, saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2019).

“Gugatan sudah diterima kemarin. MK akan menindaklanjuti dan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan hukum acara,” ujarnya.

Zico Leonard, selaku kuasa pemohon mengatakan, setidaknya ada dua gugatan yang diajukan, yaitu gugatan formil dan materiil. Pada gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses pembentukan UU yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebab, rapat-rapat pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan, berlangsung tertutup, sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam gugatan permohonan, disebutkan, tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini, dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba, serta pembahasan yang dilakukan tertutup dalam waktu yang sangat singkat.

Tak hanya itu, mereka juga menyoal rapat paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR. Padahal, pimpinan sidang (Fahri Hamzah) menyebutkan anggota yang hadir ada 289 dari 560 anggota dewan.

“Pembentukan UU a quo sebagai proses pembentukan UU yang baik, tidak dipenuhi, sehingga timbul kerugian yang sebenarnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan UU yang baik dipenuhi,” ucap penggugat.

Baca Juga :   13 Titik Yang Menjadi Target Operasi Zebra di Jakarta

Sementara dalam gugatan materiil, para penggugat menyoal syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK. Syarat dimaksud, di antaranya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.

Selain itu, mereka juga meminta MK memutus uji formiil dan materil sebelum putusan akhir, mengingat pimpinan KPK yang baru akan segera dilantik Desember 2019.

Mereka yang menggugat hasil revisi UU KPK, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia M Raditio Jati Utomo; Deddy Rizaldy (UKI); Putrida Sihombing (UNPAD); Kexia Goutama (UPH), dan Elizabeth (Atma Jaya). (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Soal Perppu KPK, Mahfud Sebut Jokowi Dilematis

Published

on

Presiden Jokowi / Net
Continue Reading

Hukum

Menteri Tjahjo Minta Publik Tak Perdebatkan Pejabat Daerah Kena OTT KPK

Published

on

Mendagri Tjahjo Kumolo / Net
Continue Reading

Hukum

Tak Dilibatkan Pemilihan Menteri, PDIP: KPK Jangan Kepo!

Published

on

Politikus PDIP Masinton Pasaribu / Net
Continue Reading




Loading…