Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

RUU PSDN Masih Timbulkan Pertanyaan Publik

Published

on

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha. (Foto: Realitarakyat.com/Franc)

Jakarta, Realitarakyat.com – Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk Pertahanan Negara, dinilai masih banyak menimbulkan pertanyaan dari publik. Setidaknya, ada tiga kekhawatiran yang paling mengemuka.

“Pertama, kekhawatiran bahwa RUU ini tidak mengadopsi prinsip dan norma Hak Asasi Manusia (HAM), karena mewajibkan latihan dasar militer (latsarmil) untuk semua warga negara,” kata Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/9).

Sedangkan yang kedua adalah tiadanya peluang bagi warga negara yang sudah mendaftar Komponen Cadangan (Komcad), untuk mengubah opsi mereka ketika mobilisasi. Adapun yang ketiga, perihal pengelolaan anggaran yang menyebutkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Hal itu menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Namun diakui, dalam pembahasannya, RUU ini berhasil mengubah dan memasukkan penegasan bahwa Komcad sifatnya sukarela,” ujarnya.

Sejak awal, draf pemerintah juga hanya mewajibkan pelatihan Bela Negara dan tidak punya tujuan untuk menerapkan wajib untuk mengikuti latsarmil sebagai Komcad. Akan tetapi, sepertinya sebagai ikhtiar maksimal untuk menghindari kegalauan publik, Komisi I berhasil mengusulkan skema baru yang lebih eksplisit dan runut secara teks.

“Sehingga, segala mekanisme lebih mudah dipahami dimana pemerintah kemudian menyetujui dan bersepakat. Perubahan tersebut membuat Komcad dalam RUU terkini bersifat sukarela dengan cara mendaftarkan diri,” tandasnya.

 

Menghormati HAM

Dia menambahkan, memilih status Komcad di awal secara sukarela, dinilainya sudah menghormati HAM. Dia juga mengaku tidak melihat ada hal lain yang lebih penting, karena prinsip sukarela sudah diakomodir.

“Pembatasan lain yang juga memenuhi unsur HAM adalah Komcad sendiri memiliki batasan waktu, jadi tidak berlangsung terus menerus,” tegasnya. Sementara terkait masalah pembiayaan, program tersebut harus masuk dalam APBN,” tegasnya.

Baca Juga :   KPK Pastikan Akan Telusuri Aliran Dana Ke Menag Lukman hakim

Sehingga dalam mekanismenya, dapat diatur dalam peraturan menteri yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pembiayaan yang harus diikat dengan mekanisme APBN, maka Kementerian Keuangan nanti yang akan membuat Permenkeu untuk mengatur mekanisme.

“Sehingga, pembiayaan sumber lain tidak akan berjalan sebelum Permenkeu itu dikeluarkan dan disahkan. Ini justru membuka peluang warga negara untuk berpartisipasi,” tukasnya.

Misalnya, pihak swasta dapat ikut menyukseskan pendidikan bela negara tanpa harus membebankan APBN. Bahkan dia menilai, hal tersebut adalah ruang partisipasi publik yang sangat positif dalam agenda bela negara.[sas]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Moeldoko: Tak Boleh Demo Agar Pelantikan Presiden Bisa Khidmat

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko / Net
Continue Reading

Nasional

Rentan Konflik dan Berbiaya Tinggi, Pengamat ini Sarankan Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Published

on

Pengamat politik, Munandi Saleh (foto:ist/net)
Continue Reading

Nasional

NPHD Cair, Anggaran Harus Dibagi Proporsional

Published

on

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Racmat Bagja. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…