Connect with us

Hukum

RKUHP yang akan Disahkan DPR Dinilai Banyak Kemunduran, ini Catatan ICJR

Published

on

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara. (foto:ist/net0

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintah dan DPR telah mengunci draft final RKUHP pada 15 September 2019. Namun draft yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR dalam hitungan hari tersebut, nyatanya malah mundur jauh ke belakang.

Salah satu bukti kemunduran dari hasil negosiasi politik tersebut, antara lain dengan ditambahkannya unsur Kepala Desa sebagai pihak yang dapat melaporkan tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

“Adanya penambahan unsur Kepala Desa tersebut malah akan semakin memperlebar celah kesewenang-wenangan dalam urusan privasi warga negara,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Kamis (19/9/2019).

Menurut dia, kriminalisasi terhadap perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi), sebelumnya telah dikunci oleh Tim Perumus dengan delik aduan absolut yang pengaduannya hanya dapat dilakukan oleh suami, istri, orang tua, dan anak.

“Namun setelah Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan di ruang yang tertutup pada 14-15 September 2019, ketentuan tersebut berubah dengan diperbolehkannya Kepala Desa atau dengan sebutan lainnya untuk melaporkan adanya pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, anak,” katanya.

Perluasan yang diatur dalam Pasal 419 draft RKUHP per 15 September 2019 ini, kata Anggara, jelas akan memperburuk kondisi pengaturan yang memiliki celah kesewenang-wenangan yang lebar, selain keberadaan pasal tersebut juga merupakan masalah overkriminalisasi.

Dengan sulitnya akses pada pencatatan perkawinan, pengaturan pasal perzinahan dan samen leven dalam RKUHP tanpa pertimbangan yang matang, berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi.

“Tanpa sosialisasi yang jelas, adanya laporan dari Kepala Desa untuk tindak pidana kesusilaan seperti kohabitasi, akan berpotensi memidanakan 40% remaja yang sudah melakukan aktivitas seksual (BKKBN, 2014) dan menghambat program pendidikan 12 tahun karena akan secara langsung meningkatkan angka kawin yang sudah dialami 25% anak perempuan di Indonesia (BPS, 2016),” katanya.

Kawin cepat, kata dia, akan menjadi pilihan rasional untuk menghindari penjara, berdampak pada anak perempuan yang hamil di usia terlalu muda, meningkatkan risiko kematian ibu, kematian bayi, dan stunting. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Banyak Luka Lebam dan Cubitan di Tubuh Balita yang Tewas Dianiaya Ibunya

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Polda Kalbar Amankan Seorang Warga Pemilik Berbagai Jenis Senpi

Published

on

Foto: Dok NTMC Polri
Continue Reading

Hukum

954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Periode Pertama Jokowi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…