Connect with us

Nasional

Inilah Pasal yang Bikin Paripurna DPD Ricuh

Published

on

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI berlangsung ricuh, Rabu (18/9/2019). (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Pangkal kericuhan yang terjadi di Sidang Paripurna Luar Biasa DPD selain karena intrupsi, juga karena pasal dalam Tata Tertib yang menyebutkan pimpinan tidak boleh melanggar kode etik.

Pasal yang dipermasalahkan itu, adalah Pasal 55 Ayat 1 huruf b. Dalam pasal tersebut disebutkan, calon pimpinan tidak pernah melakukan pelanggaran tatib dan kode etik yang ditetapkan Badan Kehormatan (BK) DPD. Selain itu, calon pimpinan tidak dalam status tersangka.

Dalam Pasal 55, Ayat 1 huruf a menyebutkan calon pimpinan harus menandatangani pakta integritas yang memuat tiga poin. Pertama, mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, bersih dengan menaati peraturan Tatib dan Kode Etik DPD.

Kedua, tidak melakukan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi.

Ketiga, bersedia diberhentikan sementara oleh BK sesuai mekanisme yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran sesuai poin pertama dan kedua.

Sementara dalam pasal 54 menyebutkan, pimpinan DPD terdiri atas dua mewakili Indonesia wilayah Barat dan dua perwakilan Indonesia wilayah Timur.

Anggota DPD RI GKR Hemas

 

Pimpinan akan dipilih secara musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai kata mufakat, maka akan dilakukan pemilihan secara pemungutan suara (voting).

“Ributnya karena ada pasal itu. Di samping pembahasan tatib tidak sesuai mekanisme yang ada,” kata anggota DPD asal NTT, Syafrudin Atasoge, di gedung parlemen, Rabu (18/9/2019).

Sementara di sisi lain, Tatib yang telah disahkan oleh DPD itu sasaran utamanya untuk menjegal GKR Hemas.

Sebab, Hemas pernah diberhentikan oleh BK DPD karena tidak hadir rapat selama enam kali tanpa alasan.

Atas hal itu, Ketua Badan Kehormatan Mervin Komber berserta anggota lainnya, menggelar konferensi pers. Mereka ingin meluruskan masalah yang terjadi di rapat paripurna yang berujung ricuh itu.

Dia pun membantah adanya upaya menjegal orang tertentu termasuk Hemas. Menurut dia, pasal itu layak dimunculkan, karena anggota yang sudah dipecat BK, memang tidak layak menjadi pimpinan DPD RI.

“Wajar dong aturan itu harus ada. Masa yang sudah mendapat sanksi BK harus menjadi pimpinan lagi? Buat apa putusan BK kalau tidak dipatuhi,” kata Mervin.

Tatib itu, kata dia, sudah dibahas sesuai mekanisme yang sah di DPD. Dia menolak Tatib itu dibahas secara ilegal, karena sejumlah anggota DPD yang baru juga ikut dalam pembahasan.

“Enggak ada itu. Semua mekanisme kita sudah lewati,” kata Mervin. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

PKS Jadi Opsisi, Pengamat: Daya ‘Gedor’ Mardani Ali Sera Belum Setara Fahri Hamzah

Published

on

Pengamat politik Ujang Komarudin. (foto: ist/net)
Continue Reading

Nasional

Komnas HAM Tantang Jokowi Tuntaskan Masalah Papua di Tiga Bulan Pertama Pemerintahannya

Published

on

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin (foto: ist/net)
Continue Reading

Nasional

Antisipasi Hal Tak Diinginkan, Prajurit TNI Gelar Simulasi

Published

on

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat meninjau simulasi pengamanan pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. (Foto: Puspen TNI)
Continue Reading




Loading…