Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Terlibat Pembakaran Hutan, Perusahaan Milik Sandiaga Uno Dibekukan

Published

on

Ilustrasi (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintah terus berupaya mengatasi kabut asap sebagai akibat terjadinya pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah membekukan izin terhadap tiga perusahaan perkebunan yang terlibat karhutla, salah satunya perusahaan milik Sandiaga Salahudin Uno, mantan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden lalu.

Pembekuan ketiga perusahaan itu, dilakukan setelah Kementerian LHK menurunkan tim investigasi di dua wilayah. Hasilnya, tim investigasi Kementerian LHK menemukan bukti kuat keterlibatan ketiga perusahaan dalam pembakaran hutan. Yakni PT Langgam Inti Hibrindo (Riau), PT Tempirai Palm Resources (Sumatra Selatan), dan PT Waringin Agro Jaya (Sumatra Selatan).

Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono mengatakan, PT Langgam Inti Hibrindo, merupakan anak usaha PT Provident Agro Tbk milik Sandiaga Uno.

Menurut Bambang, dengan pembekuan izin tersebut ketiga perusahaan harus menghentikan operasi usaha sampai proses pidana selesai.

Tak hanya itu, pihaknya juga mencabut izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA) PT Hutani Sola Lestari di Riau.

“Ketiga perusahaan harus memenuhi kewajiban, diantaranya pengembalian lahan eks area kebakaran kepada negara, paling lama 60 hari kalender,” ujar Bambang, di Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Kewajiban lain yang harus dipenuhi, antara lain melakukan perubahan dokumen lingkungan dan upaya lain untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan hutan.

Sebagai upaya memberikan efek jera, kata Bambang, perusahaan harus meminta maaf kepada publik melalui media massa nasional. “Ini adalah terobosan baru untuk menimbulkan efek jera,” katanya menambahkan.

Sementara bagi perusahaan yang dicabut IUPHHK-HA-nya, selain harus menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apa pun di areal kerjanya, juga harus memenuhi semua kewajiban finansial yang belum terselesaikan.

Baca Juga :   Lagi - lagi Hari ini Menag Lukman Hakim Diperiksa KPK Terkait Jual-Beli Jabatan

Selain itu, menurut Bambang, perusahaan juga wajib membuat laporan kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban yang meliputi seluruh aspek kegiatan teknis dan finansial yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan itu, Kementerian LHK akan menurunkan tim pengawas untuk mengawasi perusahaan lain yang terindikasi arealnya terbakar. (ndi)

Loading...
Loading...
1 Comment

1 Comment

  1. Wawan

    23 September 2019 at 11:39 am

    PT.LIH sudah bukan milik Sandiaga Uno /Maret 2019… Jangan bikin artikel fitnah copas dari berita 2015…!!!
    Jangan anda tularkan kedunguan anda kepada kami rakyat Riau…!!!

Leave a Reply

Hukum

Jokowi Kembali Catat Sejarah Buruk soal HAM bila Koalisi dengan Prabowo

Published

on

Prabowo dan Jokowi / Net
Continue Reading

Hukum

Penegakan Hukum dan HAM Era Kedua Jokowi Diprediksi Makin Kelam

Published

on

Presiden RI Joko Widodo / Net
Continue Reading

Hukum

Perekam Video ‘Penggal Jokowi’ Sujud Syukur Setelah Divonis Bebas

Published

on

Ina Yuniarti Lakukan Sujud Syukur Setelah Divonis Bebas / Net
Continue Reading




Loading…