Connect with us

Daerah

Pertanyakan Legalitas Organisasi, Massa NW Anjani Segel Kantor Kemenhumkam NTB

Published

on

Mataram, Realitarakyat.com – Ratusan massa Organisasi kemasyarakatan Nahdatul Wathan (NW) Anjani, mendatangi kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rabu (18/9/2019).

Massa menyegel pintu kantor Kemenhukam Mataram, lantaran diterbitkannya SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 Tahun 2019 pada 10 September 2019 yang mencantumkan nama Muhamad Zainul Majdi (TGB) sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah PBNW.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muh. Ihwan SH, mengatakan sangat menyayangkan keluarnya SK tersebut. Padahal sebelumnya, NW pimpinan TGB telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham sendiri melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 tahun 2016.

“Kami tidak akan bergerak (bubar) hingga ada sikap dari Jakarta,” katanya.

Ihwan mengaku telah menyampaikan pada Kemenkumham melalui surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019 tertanggal 24 Agustus 2019, yang mengatakan adanya kekeliruan Menkumham menerbitkan SK baru yang mengesahkan NW pimpinan TGB. Terlebih lagi telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di mana putusan tersebut merupakan putusan sengketa hak keperdataan atas Perkumpulan Nahdlatul Wathan antara Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Majdi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NW berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 48 tanggal 29 Oktober 1956, Berbadan Hukum berdasarkan Penetapan Menteri
Kehakiman RI melalui surat Nomor: J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 90, tanggal 8 November 1960. melawan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Pimpinan M. Zainul Majdi.

“Putusan MA pada tanggal 7 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap telah membatalkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, di mana di dalam susunan organisasi Ketua Umum dijabat oleh TGB,” bebernya.

Dikatakan Ikhwan, NW telah melayangkan somasi atas SK yang diterbitkan Kemenkumham. Somasi tersebut mendesak pembatalan SK tersebut dalam waktu 3×24 jam sejak dilayangkan pada 10 September 2019.

Untuk diketahui, organisasi Nahdatul Wathan (NW), beberapa tahun lalu terpecah, versi Pancor diketuai Zainul Majdi atau TGB, sementara NW versi Anjani diketahui TGB Atsani. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Tinjau WTP-6, Walikota Tanjungbalai Tunggu Penyerahan dari Kementerian PUPR

Published

on

Walikota Tanjungbalai H M Syahrial,SH,MH saat meninjau WTP - 6 atau IPA Kapasitas 50 Lpd SPAM IKK Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.
Continue Reading

Daerah

Sejak Januari 2020, Satnarkoba Polres Rembang Berhasil Ciduk 6 Pemakai Narkoba

Published

on

Continue Reading

Daerah

Kadis Nakertrans Jabar Buat Survei Kecil-kecilan, Ini Hasilnya!

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending