Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Penuhi Permintaan Pemerintah, Komisi III DPR Setuju Hapus Pasal 418 RKUHP

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Muhammad Azis Syamsuddin / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Permintaan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengenai Pasal 418 dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihapus, karena khawatir disalahgunakan dalam penerapannya, mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI.

Komisi hukum DPR setuju untuk menghapus Pasal 418 yang ada dalam RKUHP, tentang perzinahan, sesuai permintaan dari pemerintah.

“Jadi pasal 418 untuk dilakukan drop perlu kami sampaikan bahwa dapat disetujui dalam forum lobi,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Muhammad Azis Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dia menjelaskan, dalam forum lobi, ada catatan dari dua fraksi yaitu Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrat, yang berkaitan dengan reformulasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan Tingkat I terhadap RKUHP.

Karena itu menurut dia bisa disepakati bahwa catatan tersebut menjadi bagian dari usulan pemerintah untuk masuk dalam indeks catatan.

Sebelumnya, Menteri Yasonna mengatakan, apabila pasal tersebut tetap ada, maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu. Dia meminta pasal tersebut tidak dibahas dalam Raker dan didrop dalam RKUHP.

“Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop,” ujarnya.

Dalam RKUHP Pasal 418 ayat 1 menyebutkan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori 3

Pasal 418 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori 4. [ipg]

Baca Juga :   Djarot: UU KPK Bukan Kitab Suci
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Dituduh Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini yang Nggak Sehat

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan / Realitarakyat.com
Continue Reading

Nasional

PKS Tak Takut Sendirian

Published

on

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Daerah

DPRD Jabar Boleh Bentuk AKD tanpa Menunggu Tatib Disahkan

Published

on

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib (Tatib) DPRD Jabar Daddy Rohanady. (Foto: Realitarakyat.com/Achmad Ariesmen)
Continue Reading




Loading…