Connect with us

Nasional

Minimal Usia 19 Tahun Batas Perkawinan Bagi Perempuan

Published

on

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disetujui DPR RI melalui rapat paripurna Senin (16/9/2019), maka batas usia minimal perkawinan untuk perempuan 19 tahun sah berlaku.

Sebelumnya batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun minimal.

Perubahan perundang-undangan ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU XV/2017 lalu.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Totok Daryanto dalam laporannya di hadapan rapat paripurna DPR menyebutkan bahwa frasa usia 16 tahun pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu MK memerintahkan pembentukan UU dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, sejak putusan tersebut ditetapkan.

“RUU Perubahan yang dimaksud merupakan rancangan undang-undang kumulatif terbuka, sebagai akibat dari Putusan MK, yang mengatakan bahwa sepanjang frasa usia 16 tahun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Totok.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise dalam Sidang Rapat Paripurna DPR RI / Ist

Mewakili pemerintah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPR RI.

Menurutnya pengesahan ini menjadi hal yang sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia, sebagai upaya menyelamatkan anak Indonesia dari praktik perkawinan anak.

“Kami sangat bahagia, bangga dan berterima kasih kepada DPR RI, sebagai lembaga legislatif, yang telah besama-sama dengan pemerintah membuat sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi 80 juta anak Indonesia, dengan melakukan terobosan yang progresif melalui pengesahan UU ini,” kata Yohana. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…