Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Menkumham Bentuk Tim Sosialisasi RKUHP Baru

Published

on

Menteri Hukum dan HAM, Rasonna H. Laoly / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan membentuk tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru, yang akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Tim tersebut, kata Menteri Yasonna, merupakan orang-orang yang memahami RKUHP agar tidak disalahartikan masyarakat.

“Pasti akan bentuk tim sosialisasi dari DPR dan Kemenkumham,” kata Yasonna.

Dia mengatakan, proses pembahasan dan penyusunan RKUHP antara Pemerintah dan DPR sudah berjalan empat tahun, dengan berbagai dinamika serta masukan yang diberikan masyarakat.

Disampaikan, kalau menggunakan cara berpikir ‘ngotot-ngototan’, sampai kapanpun RKUHP tidak akan selesai, dan tidak akan disahkan sehingga Indonesia terus menerus menggunakan produk hukum peninggalan Belanda.

“Di Belanda saja aturan yang ada di KUHP sudah tidak ada. Kalau kita ‘ngotot-ngototan’ terus, maka sampai ‘hari raya kuda’ tidak akan selesai dan kita akan terus menggunakan KUHP produk Belanda,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

RKUHP yang sudah disetujui Komisi III DPR dan Pemerintah, lanjutnya, tinggal menunggu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR lalu perlu disosialisasikan dalam waktu dua tahun.

Dia meminta agar tidak sembarangan orang yang menjelaskan kepada publik agar tidak salah. “Saya mau yang menjelaskannya adalah tim yang benar-benar mendalami agar penjelasannya benar.”

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham hari ini menyepakati RKUHP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Rapat Paripurna pengesahan RKUHP itu dijadwalkan akan berlangsung, Selasa (24/9/2019). [ipg]

Loading...
Baca Juga :   Jelang Pilkada 2020, Komisi II: Rapatkan Barisan dan Tingkatkan Soliditas KPU
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Bos Becak Hantu Didor Polisi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Ketua KPK: Mungkin Tidak Ada OTT Lagi

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo / Net
Continue Reading

Hukum

Bupati Supendi Pakai Uang Suap Buat Bayar THR dan Dalang Wayang

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…