Connect with us

Politik

Harus Kuat, Dewas KPK Jangan Sampai ‘Masuk Angin’

Published

on

legislator NasDem, Irma Suryani / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Setelah revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi disetujui menjadi Undang Undang, diharapkan dewan pengawas KPK nantinya tidak masuk angin.

Harapan itu disampaikan legislator NasDem, Irma Suryani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

“Jangan sampai, nanti ketika dibentuk pengawas, justru pengawasnya yang ‘masuk angin’, untuk apa?” kata Irma.

Menurut dia, keberdaan Dewas tidak akan memiliki arti bila kemudian keberadaannya justru tidak kuat.

Sebab, ia berpandangan, Dewas yang lemah dikhawatirkan akan membuat institusi anti rasuah pun tidak berdaya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.

“Itu yang harus kita sama-sama kawal, sama-sama jaga. Masyarakat harus mengawal ini juga, termasuk kita semua,” kata dia.

Tidak hanya itu, Irma menilai Parlemen juga perlu mengawal keberadaan Dewas KPK. Karena pmbentukan dewan pengawas jadi konsekuensi direvisinya UU tersebut.

“Kemudian jangan sampai kontraproduktif,” kata dia.

KPK periode 2019-2023 bakal memiliki dewan pengawas. UU baru KPK Bab V Pasal 37A mengatur keberadaan dewan pengawas yang terdiri dari lima orang. Dewan pengawas akan memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, pada Pasal 37E mengatur dewan pengawas KPK diangkat dan ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Pasal ini juga mengatur presiden harus membentuk panitia seleksi guna menjaring nama calon dewan pengawas.

Penjaringan calon dewan pengawas ditenggat 14 hari. Presiden harus menyampaikan hasilnya ke DPR. Namun, sifatnya konsultasi. Sehingga, calon dewan pengawas tak perlu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana mekanisme pemilihan pimpinan KPK. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Isu Interpelasi, Ridwan Kamil: Ya Saya Jawab

Published

on

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil / Net
Continue Reading

Politik

KontraS Tantang Mahfud MD Bongkar Pelanggaran HAM Jika Jadi Menteri

Published

on

Mahfud MD / Net
Continue Reading

Politik

Tak Mungkin Nasdem Jadi Oposisi

Published

on

Ujang Komaruddin / Net
Continue Reading




Loading…