Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Penambahan Pimpinan MPR Bukti Persekutuan Pemerintah-DPR

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Hanya bagi-bagi kue dan kekuasaan. Itulah kesan masyarakat ketika DPR menyepakati soal penambahakan jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 yang menyesuaikan jumlah fraksi di DPR, yakni menjadi 10 orang, yang terdiri dari satu orang ketua dan sembilan wakil ketua.

Dengan kesepakatan itu, kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Bung Karno, Cecep Handoko, semakin menunjukkan bahwa politik sangat dinamis dan masyarakat hanya bisa pasrah atas apa yang menjadi kehendak elite politik.

“Pemerintah dan DPR tengah menjukan persekutuan yang nyata lewat MPR. Semua menunjukan bahwa elite di Indonesia haus akan kekuasaan menjadi pimpinan MPR RI,” kata pria yang biasa disapa Ceko ini, kepada Realitarakyat.com, selasa (17/9/2019).

Terlebih lagi, yang ditunjukan elite politik itu secara gamblang tanpa memperdulikan kritikan masyarakat. Semua tertuju pada satu puncak, yakni kekuasaan.

“Mereka hanya mengejar kuasa dan wibawa. Tak peduli kritikan rakyat,” kata dia.

Disisi lain, dia melihat anggaran yang dikeluarkan untuk 10 pimpinan MPR pun bakal naik dua kali lipat. “Sisi anggaran ini akan membengkak. 10 pimpinan, bagaimana perumusan anggarannya,” kata dia.

Apa yang disepakati antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pembahasan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dalam kurun waktu kurang dari dua jam ini, kata dia, tentu menjadi pertayaan besar.

“Gak habis pikir, mereka main mata secara terang-terangan. Semua haus,” kata dia. (yus/ndi)

Loading...
Baca Juga :   Terkait Kopi Kadaluarsa, Ahmad Dhani Akan Diperiksa
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Moeldoko: Tak Boleh Demo Agar Pelantikan Presiden Bisa Khidmat

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko / Net
Continue Reading

Nasional

Rentan Konflik dan Berbiaya Tinggi, Pengamat ini Sarankan Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Published

on

Pengamat politik, Munandi Saleh (foto:ist/net)
Continue Reading

Nasional

NPHD Cair, Anggaran Harus Dibagi Proporsional

Published

on

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Racmat Bagja. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…