Connect with us

Nasional

Tok.!!! Paripurna DPR Resmi Sahkan RUU KPK Jadi UU

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Rapat Paripurna ke 9 Tahun Sidang 2019-2020 resmi mensahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi UU.

“Apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Fahri, dari meja pimpinan saat memimpin rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Dan langsung dijawab seluruh anggota dewan. “Setuju,”

Sebelum mengambil keputusan tersebut, Ketua Baleg, sekaligus Ketua Panja Revisi UU KPK DPR, Supratman Andi menyampaikan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama Pemerintah. Hasilnya, hampir seluruh fraksi sepakat UU KPK disahkan.

“Tujuh fraksi menerima tanpa catatan, dua fraksi Gerindra dan PKS menerima dengan catatan, dan satu fraksi belum memberikan tanggapannya, karena masih menunggu rapat konsultasi,”ucap Supratman, ketika menyampaikan laporan hasil pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Sebagaimana diketahui, DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna ke 9 Masa Persidangan Tahun 2019-2020 yang salah satu agendanya terkait dengan pengesahan pembahasan tingkat I terhadap revisi Undag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Rapat paripurna yang dimulai pukul 11.25 WIB ini, dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Selain itu, hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto.

“Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi tanggal 17 September 2019, acara rapat Paripurna hari ini adalah pertama penyampaian LHPS I Tahun 2019 serta Penyerahan LHP Periode Semester I Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Fahri, di ruang rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Selanjutnya, kata Fahri, agenda kedua dalam rapat paripurna hari ini juga dalam rangka mengambil keputusan pembahasan rancangan UU kedua tentang pemberantasan korupsi.

“Agenda kedua pembicaran tingkat kedua pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut legislator dari Fraksi PKS itu juga menyampaikan, pengambilan keputusan pembicaraan tingkat II terhadap rancangan UU tentang Sumber Daya Air, menjadi agenda terakhir.

“Agenda ketiga, adalah pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air,” sebut dia.

Dalam kesempatan mempimpin jalannya rapat Paripurna, Fahri Hamzah sempat terlupa untuk mengambil persetujuan mengenai ketiga agenda tersebut.

Lantaran, pasca penyampaian agenda Paripurna, Fahri lebih dulu memberikan kesempatan kepada anggota yang melakukan instrupsi mengenai kondisi daerah Sumatera dan Kalimantan yang saat ini kian mengkhawatirkan akibat kabut asap terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saya kelupaan atas tiga agenda yang dibacakan tadi, apakah dapat kita setujui?,” tanya Fahri, yang langsung disetujui seluruh anggota dewan yang hadir. “Setuju,” serunya. (zal/ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…